Pengamat: Ujian Nasional Memicu Sekolah Berbuat Curang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia berencana meniadakan ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar (SD). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menuturkan hal ini terkait dengan diberlakukannya kurikulum baru tahun 2013. Namun menurutnya, saat ini pihaknya sedang menunggu proses evaluasi yang menentukan apakah UN akan dihapus atau hanya akan diubah posisinya.    Apakah hanya UN untuk SD saja yang seharusnya dihapus atau UN untuk seluruh tingkatan sekolah? Simak perbincangan KBR68H dengan Direktur Centre for the Betterment Education Satria Dharma dalam program Sarapan Pagi KBR68H

Hanya untuk tingkat SD akan ada penghapusan ujian nasional. Satu langkah baik atau langsung saja dihapuskan semua?

Sebetulnya sejak dulu kami menolak SD diberikan ujian nasional. Karena itu memang berkelanjutan dari SD ke SMP itu tidak boleh terputus, kalau pakai Unas bisa terputus kalau tidak lulus. Kalau umpamanya ada ujian semuanya lulus mereka berpendapat ujian apa ini kok lulus semua, jadi mereka sendiri kebingungan menetapkan ujian nasional ini. Sekarang alasan yang sama dipakai, alasan yang kami ajukan itu tahun 2006 sekarang digunakan bahwa memang mestinya tidak boleh terputus, kami juga heran kenapa baru pakai sekarang. Jadi memang Kemendikbud ini kalau punya mau ya tidak mau berhenti, mereka berhenti sendiri.
 
Menurut anda apakah ada sistem lain yang bisa menggantikan ujian nasional untuk SD misalnya sistem evaluasi berbasis kompetensi misalnya?

Kalau evaluasi pendidikan itu harus tapi tidak harus seperti Unas sekarang. Banyak orang mengatakan kalau Unas tidak ada bagaimana, loh banyak bentuk evaluasi itu tidak harus Unas. Kalau Unas sekarang ini memang sudah digugat dan pemerintah sudah kalah, jadi sebetulnya tidak boleh lagi ujian seperti sekarang ini. Karena seperti yang kita lihat ujian ini apa yang mau dicapai, bukan hanya SD tapi juga SMP dan SMA juga begitu. Sekarang ini kelulusan Unas ini nilainya rata-rata 9 hampir semuanya, artinya kalau mahasiswa itu semua cumlaude, bahkan di Papua juga. Padahal katanya uji kompetensi guru hanya nilai 42 ini aneh, gurunya katanya tidak kompeten tapi nilai siswanya hampir 100. Ini ada sesuatu yang tidak benar dan mereka mengakui bahwa sekolah-sekolah itu melakukan kecurangan, jadi yang mengakui Balitbang sendiri. Balitbang pernah membuat penelitian indeks objektivitas dan hasilnya mengejutkan, hampir 90 persen hasil Unas di Indonesia terjadi kecurangan, jadi 9 dari 10 sekolah melakukan kecurangan itu kesimpulannya. Jadi carilah bentuk lain yang membuat sekolah tidak perlu curang.

Bentuk lainnya seperti apa yang bagus?

Kalau curang maka tidak ada gunanya, artinya semua sama. Seperti Surabaya ini rata-rata 9 semua sampai bingung sekolah, karena kecurangan tersebut sangat masif. Mestinya kalau Surabaya diberi kesempatan untuk bikin sendiri saya yakin mereka bisa, artinya biarlah setiap provinsi itu tahu kemampuan siswanya, tidak perlu ditentukan pusat evaluasinya. Jadi jangan dibandingkan misalnya di Papua dengan Jakarta tidak mungkin sama, di Papua itu anak SMP banyak yang belum bisa baca, biarlah mereka membuat evaluasinya sendiri.
 
Selain UN SD apakah SMP dan SMA juga harus dihapuskan?

Menurut kami itu harus dihapuskan.  Bahkan sudah dibawa ke MA harus dihapuskan, Kemendikbud saja yang ngotot untuk terus padahal itu bertentangan dengan hukum, sudah dilarang masih diteruskan. Cari cara yang lain yang tidak perlu sampai 20 variasi soal, itu hanya Indonesia saja. Bikin 20 variasi soal itu karena tahu akan dicurangi, bayangkan kita sampai demikian parah.