Pengamat: Anas Urbaningrum Lakukan Perlawanan Diam-diam

Semalam, ketua Dewan Majlis Tinggi Partai Demokrat SBY memanggil seluruh DPD di Cekeas. Tujuannya, untuk mengetahui dukungan terhadap partai pasca pengambilalihan kewenangan ketua umum oleh SBY. Sementara itu, banyak pula suara DPD yang tidak puas dengan keputusan melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum. Apakah pertemuan DPP-DPD Demokrat bisa mensolidkan mereka kembali? Simak perbincangan KBR68H dengan pengamat politik dari IndoBarometer M Qodari dalam program Sarapan Pagi.

Ada 10 pakta integritas yang ditandatangani oleh para DPD Demokrat semalam, anda yakin ini akan berjalan efektif?

Sebagai sebuah peringatan saya kira iya. Cuma saya tidak melihat bahwa penandatanganan petisi integritas itu berbeda banyak dengan pernyataan-pernyataan, peringatan-peringatan, dan pidato-pidato SBY sebelumnya. Di dalam berbagai forum internal Demokrat SBY sudah berulang kali mengingatkan kader Demokrat untuk tidak keluar dari koridor. Jadi sebetulnya apa yang terjadi tadi malam saya melihatnya sebagai sesuatu yang sifatnya normatif, kalau bicara dampaknya secara keseluruhan ya kita lihat saja ke depan. Ternyata persoalan yang terjadi di Demokrat ini sebetulnya kalau kita mau lihat yang paling banyak dampaknya itu di pusat dan itu justru pengurus pusat mulai dari Nazaruddin, Andi Mallarangeng, bahkan terakhir orang yang paling dekat dengan SBY yaitu Hartati Murdaya.  

Dalam salah satu poin di pakta integritas itu kalau ada kader yang jadi tersangka harus rela mundur. Anda melihatnya seperti apa?

Itu juga bukan sesuatu yang baru. Memang sudah ada aturan internal Demokrat sejauh ini siapa tersangka otomatis sudah harus mundur dari partai dan itu sudah terjadi pada Angie segala macam walaupun tetap DPR tapi sudah mundur dari posisi sebagai Sekjen. Jadi menurut saya sebetulnya justru isi pakta integritas yang disebut SBY semalam itu justru sedang mengecualikan Anas dari cakupan pernyataan yang dibuat. Karena Anas belum tersangka, statusnya masih saksi bahkan menurut beberapa ahli hukum cuma dimintai keterangan ya termasuk pidato SBY sebelumnya. Saya balik tanya sekarang konsentrasinya soal apa? dia saksi, lain kalau tersangka memang pertama harus menyiapkan pembelaan, kedua memang tidak bisa apa-apa karena semua waktu dan tenaga harus berurusan.

Tapi belakangan isu yang beredar kuat Anas siap jadi tersangka, ini bukan semacam pengingat buat Anas kalau sudah tersangka ya mundurlah?

Istilahnya kalau itu terjadi baru kemudian berlakulah. Selama tidak atau belum tidak bisa dipaksakan, kalau berita atau isu menjadi tersangka sudah lama, lalu kemudian beberapa hari yang lalu ada isu tersangka tapi oleh KPK dibantah katanya itu hoax. Bahkan saking kuatnya isu itu di beberapa berita online sudah ditulis, bahkan ada koran siang beritanya Anas Tersangka. Jadi ini masih diteliti juga apakah Sprindik yang katanya bocor itu adalah asli atau palsu, kalau memang bocor kok KPK bisa bocor. Menurut saya kalau betul memang itu surat perintah dari KPK, maka KPK ini akan jadi persoalan berikutnya karena dianggap paling steril, paling super ternyata ada bocornya.

Beberapa waktu lalu Ketua Dewan Pembina beberapa waktu lalu merapat ke Cikeas, ada juga beberapa DPD merapat ke rumah Anas. Apakah dengan penandatanganan pakta akan mensolidkan kembali mereka?

Kita kalau bicara politik tidak bisa melihat satu fenomena kemudian mengambil kesimpulan linear karena politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Kadang-kadang yang terjadi itu di panggung belakang, sama dengan kongres dari semua analisis kalau kita lihat panggung depan, calon yang deklarasi, menteri-menteri, anaknya SBY itu semua mengarah pada Andi Mallarangeng. Ternyata begitu kongres suara Andi paling kecil, jauh lebih kecil dibandingkan suaranya Anas dan Marzuki Alie. Jangan sampai kejadiannya seperti ini, begitu di panggung depan disorot media itu 33 jajak hadir, tapi di belakang justru mengadakan komunikasi yang lainnya. Sebetulnya ada satu analisis, kenapa memang kalau mau mengganti ketua umum tidak langsung dibuat KLB. Karena majelis tinggi itu punya wewenang untuk mengusulkan KLB. Karena saya khawatir kalau betul-betul dilaksanakan KLB sebetulnya ada ketakutan, di dalam forum KLB nanti yang menghendaki Anas tumbang itu akan ke atas.

Besar kemungkinan seperti itu?

Begitu masuk forum kongres kemarin kalah. Itu tahun 2010 ketika Anas belum apa-apa, dia sudah keliling-keliling konsolidasi. Mungkin ada kalkulasi politik, kalau forumnya ke KLB untuk mengubah jabatan penting dan melakukan perubahan AD-ART, maka sebetulnya nanti yang akan menghendaki situasi itu akan kalah maka tidak diambil mekanisme atau jalur KLB.
  
Kemungkinan berikutnya SBY menunggu penetapan tersangka sehingga Anas bisa mundur lewat status itu ya?

Betul. Tapi sebetulnya kalau menunggu status tersangka menurut saya tidak perlu ada manuver politik terlebih dahulu, tunggu saja jadi tersangka karena sudah otomatis. Akhirnya semua kembali kepada pengurus Demokrat dan disitu SBY justru dengan enak untuk mengadakan pergantian terhadap posisi ketua umum tanpa menimbulkan sebuah ketegangan politik baru, seperti yang terjadi sekarang ini.

Jadi apa yang sedang dimainkan SBY saat ini?

Menurut saya manuver politik yang agak riskan. Riskan dalam pengertian sekarang yang sedang disorot, bahwa ketika beliau sibuk mengurus partai maka konsentrasi untuk urusan pemerintahan justru menurun. Kalau turun justru Demokrat juga yang kena, karena suara Demokrat salah satunya variabel kepuasan kepada pemerintahan. Saya mau mengingatkan, survei SMRC yang dijadikan patokan untuk melihat suara Demokrat itu rendah yang 8 persen itu, itu sebetulnya tingkat kepuasan kepada pemerintahan. Jadi survei yang sama menemukan bahwa tingkat kepuasan kepada pemerintahan hanya 51 persen, itu angka yang rendah, coba tanya semua pengamat politik.

Kalau penilaian anda terhadap sikap Anas pasca pidato dan terakhir tidak muncul di Cikeas seperti apa anda melihatnya?

Menurut saya dia melakukan perlawanan diam-diam, resistensi politik. Jadi dia akan bilang secara de jure dan de facto dia tetap ketua umum dan wakil ketua majelis tinggi, dalam kapasitas itu akan tetap menjalankan amanat dari konstitusi partai yaitu memimpin organisasi. Jadi menurut saya kebalikan dengan beberapa yang mengatakan ini sudah take over, sebenarnya pidato SBY kemarin tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap situasi di Demokrat. Ketua umum tetap Anas, lain dengan menunjuk siapa itu lain situasinya. Lalu kemudian wewenang AD-ART ditambahkan, memang SBY mengatakan fraksi DPD, DPC itu melapor ke majelis tinggi. Tapi kalau kita melihat AD-ART majelis tinggi itu tidak ada wewenang atau tugas majelis tinggi menerima laporan pertanggungjawaban dari fraksi DPD dan DPC itu tidak ada. Majelis tinggi itu tugasnya memilih calon presiden, partai koalisi, daftar caleg, gubernur, wakil gubernur.
 
Berarti Anas masih bisa bermanurver di tingkat bawah?

Dugaan saya masih koordinasi dengan pengurus yang di bawah. Sebetulnya jalur yang jelas diatur dalam organisasi itu biasanya kalau ada kondisi khusus itu larinya ke Kongres Luar Biasa dan itu memang sudah ada pintunya, majelis tinggi, dua per tiga DPD Provinsi, tapi tidak dijalankan pintu itu.