Kuasa Hukum Anas: Belum Ada Permintaan dari KPK untuk Melacak Harta Kekayaan

Pasca penetapan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, KPK terus mendalami keterlibatannya dalam kasus Hambalang. KPK pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengungkap kasus ini. PPATK diminta menelusuri rekening mencurigakan.  Bagaimana tanggapan Anas atas penelusuran harta kekayaannya yang tengah dilakukan KPK bersama PPATK? Simak perbincangan KBR68H dengan Pengacara Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu dalam program Sarapan Pagi

Soal penelusuran harta kekayaan Anas Urbaningrum tengah dilakukan oleh KPK sendiri apakah memang ada dugaan pencucian uang, bagaimana tanggapan anda?

Kalau saya melihat silahkan saja apa yang akan dilakukan KPK. Karena kami sudah mendapatkan masukan banyak dari klien, demikian juga kami sudah kenal baik dengan klien khususnya saya sendiri. Dimana Bung Anas ini tokoh muda, santun, cerdas, tinggal bersihnya sekarang yang agak terkoyak yang kami buktikan nanti di pengadilan.

Apakah sudah ada permintaan dari KPK untuk memblokir rekening atau mempermudah nama-nama yang akan dilacak, dari tim kuasa hukum sudah menerima permintaan itu?

Sampai saat ini belum ada permintaan seperti itu. Karena kalau mau memblokir rekening itu KPK langsung ke bank yang bersangkutan, tidak perlu meminta izin ke tim kuasa hukum.

Tapi ada pemberitahuan soal pemblokiran?

Pemberitahuan biasanya belakangan. Tapi sampai sekarang ini belum pernah ada dan silahkan saja, karena PPATK sudah menelusuri aliran dana Hambalang. Ini tuduhannya Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor, jelasnya tuduhannya suap, pemberi dan penerima suap. Pertanyaan kami adalah siapa pemberi suap ini, ketika Pak Johan Budi menyampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa Anas ini sebagai tersangka, beliau  tidak bisa menjelaskan seperti biasanya. Jadi kami memang melihat, ini ada muatan politisnya sehingga silahkan saja KPK melakukan semua upaya hukum dan kami yakin bisa patahkan itu semua.

Anda mengatakan siapa pihak yang menyuap ini akan dibeberkan juga ketika Pak Anas dipanggil ke KPK?

Itu yang kami pertanyakan nanti. Kalau memang tuduhannya pasal penyuapan siapa yang menyuap, kedua dalam bentuk apa penyuapan itu apakah berbentuk barang, kalau bentuk barang barangnya berupa apa.

Kapan Anas akan diperiksa? sudah ada pemanggilan dari KPK?

Sampai sekarang belum ada. Bahkan yang kami dengar dari KPK jadwalnya belum dibuat, jadi memang penetapan tersangka ini sepertinya ada pesanan.

Muhammad Nazaruddin mengatakan bahwa uang itu digunakan Anas untuk memuluskan keterpilihan dalam kongres Partai Demokrat di Bandung, ada sekitar Rp 100 miliar. Dugaan pencucian uang ini bisa masuk yang disinyalir oleh KPK dan PPATK, menurut anda seperti apa?

Saya sampaikan sekali lagi. Kalau ada uang Rp 100 miliar masuk dari proyek Hambalang ke kongres. Pertanyaan saya adalah saya membangun logika awam, sekarang uang Rp 100 miliar masuk dari Hambalang ke kongres. Hambalang itu proyeknya Kemenpora, siapa menterinya adalah Andi Mallarangeng. Di kongres Andi Mallarangeng itu saingannya Anas Urbaningrum, apakah mungkin seorang Andi Mallarangeng akan membiarkan uang mengalir dari kementeriannya untuk memenangkan pesaingnya. Jadi saya katakan itu tidak ada uang seperti itu, karena kalau saya jadi Andi Mallarangeng saya tidak akan izinkan, mau tidak mau uangnya itu untuk saya.