IPW: Zero Conflict Perlu Waktu 10 Tahun

Tahun ini, Kepolisian Indonesia memfokuskan diri pada penanganan konflik. Ini menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 mengenai penanganan konflik di Indonesia. Polisi berharap dapat mengurangi jumlah kuantitas konflik sosial di daerah. Bahkan, Kepolisian menargetkan tahun ini zero conflict alias tidak ada konflik di tengah masyarakat. Bisakah target itu tercapai? Simak perbincangan KBR68H dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam program Sarapan Pagi

Kabarnya satu polisi satu desa ini sebagai salah satu fasilitas untuk menuju zero conflict, anda melihatnya seperti apa?

Satu polisi satu desa itu sulit tercapai karena anggaran yang disetujui DPR untuk 2013 ini, dari 20 ribu yang diminta polisi cuma disetujui 15 ribu. Sedangkan 20 ribu sendiri itu mustahil satu desa satu polisi, kemudian kalau zero conflict itu bohong besar. Karena konflik itu sendiri terjadi akibat pemihakan polisi yang berlebihan terhadap pengusaha, contohnya Januari kemarin di Sumatera Utara itu ada konflik masyarakat dengan pemilik pukat harimau, kemudian ada konflik pengusaha dengan perkebunan. Itu terjadi karena polisi tidak menyelesaikan dengan cepat tapi oknum-oknum polisi berpihak kepada pengusaha. Jadi benar juga dikatakan teman-teman Walhi, kalau satu polisi  satu desa kemudian polisinya tidak profesional, mereka cenderung memihak ini tambah banyak konflik dimana-mana itu bahayanya.

Menurut IPW bagaimana supaya bisa zero conflict?

Jadi untuk mencapai satu polisi satu desa kemudian zero conflict, tapi zero conflict ini mungkin 10 tahun yang akan datang baru bisa. Polisi harus mempersiapkan SDM, mempersiapkan sistem pendidikan di Sekolah Polisi Negara. Karena sistem pendidikan di SPN ini sangat buruk, mereka serba kekurangan, jatah makanan mereka sama dengan makanan tahanan per harinya. Akibatnya gizi mereka sangat rendah, sehingga mereka tidak bisa maksimal dilatih secara profesional, bagaimana polisi-polisi yang tidak profesional bisa menciptakan zero conflict, itu mustahil. Kemudian lahirnya Inpres keamanan yang dikeluarkan presiden tanggal 28 kemarin ini sebenarnya tamparan keras bagi kepolisian. Bahwa polisi selama 2012 itu rapot merah, karena banyak sekali konflik yang terjadi, ada 192 orang yang tewas, 250 lebih luka-luka dalam konflik sosial. Jadi mustahil 2012 begitu banyak konflik kemudian polisi menyatakan zero conflict 2013 sementara eskalasi politik sangat tinggi menjelang pemilu. Tapi saya merasa, bahwa zero conflict itu adalah kampanye propaganda polisi untuk menghibur diri dan itu sangat sulit untuk diwujudkan.

Adakah situasi konflik dimana polisi sebagai penengah dan berhasil?

Contoh yang agak bagus itu ketika demo di DPR awal 2012. Dimana eskalasi massa sampai malam begitu banyak, bahkan berdatangan. Kita memperkirakan akan terjadi konflik besar, tapi ternyata Kapolda pada saat itu mereka berhasil menangani dengan elegan, mereka menperingatkan massa kemudian menembakkan gas air mata, kemudian dihalau pemadam kebakaran. Jadi intinya kalau polisi mau serius, mau profesional bisa tapi masalahnya banyak sekali mereka yang tidak mau karena mereka mendapat keuntungan dari konflik itu atas pemihakan terhadap orang-orang yang punya uang.

Menurut anda untuk di tahun 2013 kalau tidak tercapai, sejauh mana tingkat konflik akan terjadi?

Kita memperkirakan 2013 konflik besar akan terjadi di lima wilayah yaitu Jakarta, Sulawesi Tengah, Papua, Sumut, kemungkinan Maluku. Karena bibit-bibit konflik itu tertanam terus, polisi tidak berusaha untuk menyelesaikannya justru mengambangkannya. Oleh sebab itu kita menyarankan perlu ada evaluasi dari presiden terhadap kinerja kepolisian, kalau bisa Kapolri segera diganti kemudian dengan Kapolri baru Kapolda yang profesional ditempatkan di sana. Sehingga mereka bisa diminta untuk bekerja maksimal, untuk menekan bibit-bibit konflik karena bibit-bibit konflik masih tersemai dan terbiarkan yang sewaktu-waktu meletup.

Di lima wilayah itu apa yang mestinya dilakukan?

Perlunya dievaluasi polisi. Jadi dengan hadirnya Kapolri baru, kemudian akan ada kapolda-kapolda baru mereka diminta komitmennya untuk menetralisir situasi jangan sampai bibit-bibit ini menjadi lebih luas lagi. Karena yang kita lihat di Jakarta sendiri seperti api dalam sekam, karena dimana kita lihat juga banyak senjata ilegal, tingkat radikalisme sangat tinggi. Kota seperti Solo saja bibit radikalismenya sangat tinggi tapi tidak berusaha diurai oleh kepolisian. Kita sudah berkali-kali mengatakan Kapolresta Solo harus diganti, Kapolda Jawa Tengah harus diganti tapi tidak ada upaya maksimal dari Mabes Polri dan itu dibiarkan semuanya. Jadi kita sangat pesimis kalau dikatakan 2013 zero conflict, yang ada justru konfliknya akan terjadi dimana-mana, kalau tidak percaya kita lihat situasinya mulai dari Maret sampai akhir tahun. Kita berharap tidak tapi situasinya terbiarkan itu akan terjadi, ini analisa supaya polisi introspeksi mereka mengevaluasi dan presiden mengevaluasi kinerja kepolisian, dicarikan jalan keluar supaya tidak terjadi konflik.

Selain pergantian para pimpinan, apa lagi yang bisa dilakukan sekarang oleh polisi untuk menekan konflik?

Jadi dengan keluarnya Inpres Keamanan sebenarnya pemerintah sudah tidak percaya dengan polisi. Kenapa kemudian di inpres itu kepala daerah menjadi koordinator untuk menentukan apakah situasi ini perlu bantuan TNI atau tidak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah saja tidak percaya sama polisi, jadi kita dari IPW tidak bisa berharap banyak juga terhadap polisi untuk menekan potensi-potensi konflik. Disinilah perlu peranan kepala daerah, sejauh mana mereka melihat daerahnya punya potensi mereka cepat melakukan koordinasi antara polisi dan TNI dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi kita tidak bisa berharap pada polisi sekarang.