ICW: Kasus Suap Impor Daging Sapi Tidak Berdiri Sendiri

Kasus korupsi suap impor daging sapi telah memasuki babak baru. Ini menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memastikan akan memeriksa Menteri Pertanian Suswono terkait kasus suap izin impor daging sapi. Keterangan apa yang seharusnya digali KPK dari Menteri Suswono? Simak perbincangan KBR68H dengan peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam program Sarapan Pagi.

KPK memastikan bakal memanggil Mentan Suswono. Menurut anda kira-kira KPK harus menggali keterangan apa?

Kalau terkait dengan kebijakan impor daging saya kira memang salah satu leading sector adalah Kementan. Saya mengacu pada kebijakan impor sendiri, prosedur impor itu pertama surat izin rekomendasi oleh importir itu harus mengantongi rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Izin rekomendasi tersebut tidak akan diproses pada kebijakan mendapatkan jatah impor daging, ini titik tekannya adalah bahwa deskresi soal memberikan izin maupun ruang untuk mendapatkan jatah impor tersebut ada di Kementerian Pertanian. Saya kira melihat ruang deskresi tadi dan ruang kebijakan ada di kementerian terkait, kita mencoba mengkaitkan relasi kepentingan yang kemudian terbangun disitu, terkait suap yang melibatkan mantan pimpinan PKS ini. Penting diungkap KPK adalah peran aktor yang lebih menentukan ini yang harus digali, bagaimana deskresi yang dilakukan atau dan memberikan keuntungan bagi importir dalam hal ini Indoguna yang disebutkan mendapatkan jatah impor menguntungkan bagi Indoguna dan mencoba mempengaruhi kebijakan itu dengan sejumlah uang atau suap terhadap pengambil keputusan. Konteks relasinya harus diungkap lebih jauh, sehingga diketahui pada titik deskresi siapa kebijakan itu diambil.

Dulu pernah ada kasus terkait kebijakan karena dianggap salah mengambil kebijakan maka kemudian pejabat harus mempertanggungjawabkan, misalnya dalam kasus Bank Indonesia. Ini berbeda karena pelakunya adalah dari partai yang sama kalau kalau Menteri Pertanian dianggap terlibat, harusnya ada perlakuan berbeda atau lebih berat?

Yang bisa dilihat ini antara aktor yang diduga menerima suap punya relasi partai, itu juga harus dilihat lebih jauh. Kalau melihat misalnya hanya pada sisi aktor penerima suap yang tertangkap KPK sekarang seolah-olah hanya terima suap. Tapi jelas bahwa kasus suap ini muncul dalam analisis kita jelas tidak berdiri sendiri, utamanya kepentingan karena punya afiliasi politik terhadap kader yang juga duduk di Kementerian Pertanian. Kementerian ini juga dipimpin oleh partai dalam dua periode kementerian, jadi prosedur dan konstruksi relasinya sudah lama terbangun. Oleh karena itu penting misal nanti untuk melihat gambaran soal bagaimana mekanisme, kemudian alur perizinan, kemudian relasi-relasi yang juga terbentuk. Kita yakin bahwa KPK selama ini sudah mencermati soal hal tersebut, sehingga mengkonstruksikan soal aspek tindak pidana suap kemudian mengarah pada penyimpangan lain saya kira juga harus diungkap dalam proses penyelidikan nanti.

Bisa jadi untuk kepentingan partai?

Dalam beberapa kasus yang terungkap melibatkan elit partai menurut kita juga ke partai politik. Misalnya Wisma Atlet juga dalam analisis kita by design ini dikonstruksi, dikonsolidasikan untuk kepentingan partai. Bagaimana pembicaraan awal dilakukan sejumlah politisi partai yang duduk di parlemen dengan anggota partai yang juga duduk di kementerian, kemudian birokrasi bahkan disiapkan pihak ketiga pelaku calon pemenang tender. Jadi memang dari awal desain untuk konsolidasi atau kongkalikong sudah mulai terbangun. Dalam konteks kebijakan daging impor tidak jauh konstruksinya semacam itu, ada dugaan ada konsolidasi yang dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi pihak lain, partai juga dapat keuntungan dalam kebijakan yang dibuat. Jelas dalam analisis kita tahun 2013 ini tahun politik, maka ada konsolidasi kebijakan baik di level DPR maupun pemerintah untuk mengambil keuntungan, khususnya modal politik untuk persiapan pemilu 2014.

Apakah ini nantinya merembet juga ke kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, apakah ini juga bisa mengarah ke pejabat di sana?

Proses penyidikan ini juga harus mengurai dalam konteks menuntaskan. Siapa saja saya kira dalam konteks ini yang diduga punya urusan kepentingan, misal bagaimana peran para pihak yang turut memuluskan soal kebijakan impor daging yang kita duga. Karena rantainya tidak tunggal, tapi bisa saja soal izin rekomendasi di Kementerian Pertanian tapi juga pembahasan lanjut ada di Kementerian Perdagangan. Maka penting untuk mengungkap hal-hal tersebut pada pihak yang diduga memberikan privilege ataupun deskresi yang memberi keuntungan bagi para pihak. Mungkin justru adalah memberikan keuntungan para pihak yang mem-back up, kepentingan aktor-aktor kementerian.