FITRA: Pemerintah Sudah Mulai Transparan

Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan transparansi anggaran Pemerintah Indonesia. Indeks transparansi Indonesia meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat skor 51. Apa faktor utama yang membuat indeks transparansi Indonesia meningkat? Simak perbincangan KBR68H dengan Koordinator Investigasi Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi

Indonesia mendapat predikat paling transparan se-Asia Tenggara. Sebenarnya selain kita bisa mengakses anggaran apa lagi faktor lainnya?

Sebetulnya saat ini memang betul pemerintah semakin transparan kalau kita berusaha sedikit, menggunakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan memang ada beberapa di medaia yang memang mereka publikasi. Tapi kita hanya memberikan nilai kepada transaksi, kita belum menilai kepada isinya, beda antara transaksi dengan isi, kalau dengan isi anjlok pemerintah. Memang skornya lebih baik, kalau APBN biarpun gelontoran itu sudah dipublikasi di media. Tapi memang masih bagian-bagian dokumen, kalau keuangan itu ada informasinya tapi ini himpunan-himpunan, hanya beberapa bisa kita lihat. Tapi ada perkembangan di satu sisi pemerintah membuka transparansi, di satu sisi pemerintah ada yang mencoba menutupi. Misalnya, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) waktu tahun 2010 kalau FITRA ingin mengkritisi pemerintah itu melalui DIPA. Kita ingat baju presiden yang kita kritik dari DIPA, kita kritik anggaran pemerintah melalui, mereka rekayasa DIPA tapi tiba-tiba tahun 2011 DIPA ini mereka ubah isinya. Jadi kemarin tahun 2010 kita bisa baca, tahun 2011 kita tidak bisa baca DIPA mereka merekayasa betul supaya kita tidak bisa baca sampai sekarang. Waktu 2011-2012 kita pakai Keppres, setelah RAPBN disahkan jadi APBN ada Keppres ini yang selalu kita gunakan untuk mengkritik pemerintah. Tahun 2013 termasuk sidang apa kita bisa lihat misalnya berapa anggaran sidang kabinet presiden, tapi sekarang ini yang namanya Lampiran IV Keppres itu tidak mereka lampirkan lagi di dalamnya. Padahal keterbukaan informasi dan akuntabilitasnya tidak bisa dibaca itu ada di Lampiran IV, tapi Lampiran IV ini tidak keluar lagi sekarang.

Apa yang  akan dilakukan oleh publik termasuk anda dan teman-teman terhadap lampiran-lampiran yang disembunyikan?

Sebetulnya pemerintah mengakali. Ada beberapa dokumen pemerintah yang terbuka itu harus dikasih ke publik, mereka melihat ternyata yang kita kritisi kebijakan mereka juga tidak nyaman sehingga mereka akal-akali supaya kita tidak bisa baca anggaran tersebut.
 
Terjadi di semua lembaga?

Iya yang namanya DIPA itu waktu tahun 2010 kita riset dan sampai sekarang kita tidak bisa baca DIPA itu.

Dari lembaga yang ada mana yang paling tidak transparan dan transparan?

Memang ada beberapa lembaga yang tidak transparan itu adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama sampai sekarang ini walaupun kita sudah ajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat sampai sekarang susah.
Anda mengatakan kalau ini dibandingkan dengan negara-negara lain, lalu apa yang terjadi di negara lain kenapa tidak terbuka seperti kita?
Korupsi tetap ada, lebih tinggi kita. Sebetulnya ini hanya dokumen-dokumen yang di negara lain memang sulit diakses, kalau kita memang diakses dan mereka publikasi sendiri. Jadi memang ada niat pemerintah kita ini biarpun niatnya tidak ikhlas memang ada niat untuk mempublikasi beberapa dokumen dibandingkan negara lain. Itupun bukan karena pemerintahnya memang baik tapi banyak desakan publik, ada payung hukum kita yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini suatu yang sakti buat kita karena kalau tidak dikasih bisa dipidanakan.

Seberapa sering FITRA mengalami kesulitan dan sampai dibawa ke Komisi Informasi Publik?

Sesuai dengan prosedurnya kita minta kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data). Seminggu tidak dikasih, kita bikin surat yang kedua, kedua tidak dikasih ya kita laporkan ke Komisi Informasi, dimediasi dulu dan biasanya dikasih. KIP ini di daerah juga banyak yang belum ada, biarpun ada KIP tetap saja pemerintah kalau kita minta harus melalui surat, padahal dalam Undang-undang kita minta saja tidak usah surat itu juga harus dikasih.