Awasi Rekam Jejak Calon Anggota DPR

KBR68H, Jakarta - Masyarakat harus sangat selektif dalam memilih calon anggota legislatif di Pemilu mendatang. Pasalnya, pada Pemilu mendatang sejumlah partai menyatakan akan kembali mencalonkan kadernya yang kini anggota DPR periode 2009-2014. Langkah partai politik itu  dianggap mengabaikan evaluasi kinerja anggota DPR tersebut. Kalangan aktivis pun menggagas Koalisi Gerakan Tagih Janji (Gergaji) dan mendesak partai politik membeberkan rekam jejak kadernya di parlemen.

“Ada warga yang punya wakil, di senayan ada 550 orang ada yang selama 4 tahun lebih mengatur sebagian, nasib dan kepentingan kita, oleh karena itu ketika mereka pernah, berkampanye dalam rentang waktu menjelang pemilu 2009. Pada saat kita harus mengabdi kita harus menanyakan sejauh mana mereka berbuat mewujudkan apa yang mereka sudah janjikan terkait dengan fungsi-fungsi DPR. Ada legasi, pengawasan dan anggaran,’” kata Anggota Koalisi Gerakan Tagih Janji, (Gergaji) Ronald Rofiandri.

Ronald mengatakan Anggota DPR yang sekarang ingin maju menjadi calon legislatif 2014 tak dihimbangi dengan informasi yang memadai tentang figure tersebut.  Kata dia masnyarakat yakin tidak semua layak dicalonkan. “Terutama tergantung dengan aktualisasi terhadap janji mereka selama kampanye di 2009, oleh karena itu kita buat gerakan tagih janji,” kata Ronald.

Gerakan ini menurut Ronald bukan ingin memojokan, atau membuat DPR dalam posisi bersalah. Kata dia jika memang Anggota tersebut punya rekam jejak yang baik pasti masyarakat akan menerima dengan tangan terbuka.

“Anggota DPR yang punya track record yang baik, tidak keliru kalau  mencalonkan lagi, dan sebaliknya kalau ada anggota DPR dipriode sekarang ingin dicalonkan, kembali tetapi kinerjanya jelek, dan ini memang patut dipertimbangkan  sekali untuk dipikir mateng-mateng,” jelas Ronald

Aksi tagih janji anggota DPR ini sudah dilakukan sejak 21 februari dan dalam waktu dekat ini kata Ronald pihaknya akan menemui pimpinan fraksi untuk  kemudian menyodorkan format untuk melengakpi profil kinerja  DPR selama ini.

“Kemudian kalau kemarin kita lebih ke umpan lambung  kepada publik bahwa kita punya untuk berhak tahu dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPR. Dan sebelum menilai kita tahu dulu disaat mereka mencalonkan lagi,” jelas Ronald

Dalam jangka panjang kita akan membentuk ukuran atau indicator kinerja, dan membangun administratif. Selain itu juga, akan mendokumentasikan perkataan DPR dan mengetahui jejak rekamnya

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi, mengakui ada kekurangan di tubuh lembaga legislatif tersebut. Menurutnya DPR harus dikritik, karena DPR tidak bisa kerja sendirian. Dengan adanya kritik tersebut akan terjadi cek dan kesimbangan dalm proses berdemokrasi.

Viva Yoga menjelaskan dipartainya Calegnya yang sudah pernah mencalonkan, harus tetap melaui proses seleksi. Caleg yang boleh maju kembali adalah caleg yang tidak bermasalah dengan hukum. Jika bermasalah maka tidak bisa dicalonkan.

“Dari DPP PAN caleg incumben bisa muncul kembali, jika tidak bermasalah dari sisi hukum, jika ada masalah hukum tidak boleh dicalonkan. Kita punya raport masing-masing anggota DPR, kalau rapotnya buruk tidak bisa menyalonkan karena sudah diberi waktu kenapa tidak bisa dijalankan,” kata Viva Yoga.

Viva Yoga mengatakan respon dari tingkat bawah juga menjadi penentu terhadap kinerja calon legislatif. Kalau ada laporan yang tidak baik secara resmi akan menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi. “Dan ini kita sedaang melakukan survey kinerja di dapil-dapil dan ini sudah masuk tahap akhir yang menjadi pertimbangan untuk pencalonan caleg,” kata Viva Yoga. 

Anggota Koalisi Gerakan Tagih Janji, (Gergaji) Ronald Rofiandri, mengatakan, partai politik harus mempersiapkan, calon anggota legislatif khususnya calon legislatif yang incumbent dan menyajikan kinerja yang sudah mereka buat sehingga  masyarakat menjadi pemilih yang rasional.