APBD DKI Tertahan, Proyek Tidak Boleh Terhenti

APBD DKI tertahan di Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya Pemprov DKI belum bisa memulai mencairkan sejumlah alokasi anggaran, termasuk Anggaran Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Pintar Jakarta. Hingga kini, Pemerintahan Jokowi Ahok masih menggunakan bantuan dari perusahaan swasta alias CSR.  Simak perbincangan KBR68H dengan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah/Bappeda Sarwo Handayani tentang tertahannya APBD DKI Jakarta dalam program Sarapan Pagi.

Kabarnya masih “tersandera” di Kementerian Dalam Negeri ya?

Sebetulnya itu memang prosedur yang harus dilalui. Jadi setelah kita membahas, menyepakati antara eksekutif dan legislatif kita harus menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Alhamdulillah, Senin kemarin sudah turun hasil evaluasinya dengan catatan yang harus diperbaiki. Catatannya misalnya di dalam penganggaran itu ada aturan-aturan main yang simpel, seperti bantuan sosial itu harus ada ketentuannya, hibah harus ada ketentuannya, dan itu harus aturan keuangannya dibukukan sesuai  dengan peraturan-peraturan itu. Sekarang kita sedang memperbaiki itu, mudah-mudahan minggu ini selesai dan bisa diperdakan.

Itu nanti diserahkan lagi ke Kemendagri?

Dilaporkan hasil perbaikannya dan kemudian DPRD akan memperdakan.

Perda langsung anggaran bisa digunakan dengan legal?
Betul.

Kapan itu?

Kita berharap akhir bulan bisa mulai dimanfaatkan.
 
Dengan tersendatnya anggaran ini sejumlah proyek apa sebenarnya yang sempat terhambat padahal itu penting?

Beberapa proyek itu tidak boleh berhenti. Dalam artian proyek yang merupakan kegiatan rutin, misalnya memberi makan hewan di kebun binatang, cleaning service, perbaikan jalan, itu dibolehkan dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum anggaran disahkan. Sedangkan yang penting-penting lain, kita tahu bahwa Jakarta paling bermasalah itu masih transportasi, banjir, kesehatan dan pendidikan  memang perlu itu harus menunggu anggaran ini diperdakan.
Kalau normalnya Kementerian Dalam Negeri memberi persetujuan di bulan apa?
Normalnya tahun sebelumnya bulan Desember.

Jadi ini diluar normal barangkali karena proses transisi itu?

Betul. Jadi sepertinya setiap lima tahun Pemprov DKI Jakarta mengalami hal yang sama, karena pergantian kepemimpinan itu di pertengahan Oktober. Pada saat itu kami sedang menyusun RAPBD, pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan.

Ada keluhan dari rumah sakit soal Kartu Jakarta Sehat, layanan mereka juga terhambat karena masalah dana. Bagaimana?

Mudah-mudahan ini bisa ditanggulangi dalam waktu dekat, dipercepat.
Selain Kartu Jakarta Sehat apa lagi yang terseok-seok?

Tentunya banjir dan transportasi. Karena Pak Jokowi punya program untuk menambah bus sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuan tentunya. Jadi kita akan membeli bus, menambah armada busway itu ada 450 buah bus. Khawatir karena pelaksanaannya tinggal sepuluh bulan, jadi mulainya di awal Maret karena kurang dua bulan ini. Tentunya ada pekerjaan yang mesti dikebut, bagaimana caranya supaya target-target ini tercapai. Termasuk juga misalnya kita mau membangun waduk Pluit, harus segera digali sekarang dalamnya 3 meter, kita harapkan dalamnya bisa 10 meter sehingga air bisa ditampung di sana. Tapi Pak Jokowi punya langkah strategis, minta bantuan kepada para pengembang yang ada di sana sehingga pelaksanaan itu tetap jalan. Jadi berbagai langkah dilakukan, supaya keterlambatan itu bisa ditutup.
 
Berapa banyak bantuan CSR atau pinjaman dari perusahaan?

Bantuan CSR terutama untuk normalisasi waduk ataupun pengerukan-pengerukan. Termasuk juga penghijauan, jadi diharapkan macet itu bisa di-cover dengan pohon-pohon yang lebih rindang itu juga bantuan swasta kita mintakan untuk seluruh wilayah.