ICW: Kasus Budi Gunawan Pengulangan

KBR –  Setelah Komjen Budi Gunawan dinyatakan tersangka kasus suap dan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat tekanan. Tekanan itu begitu kuat karena Budi adalah satu-satunya perwira tinggi polisi yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri, dan kemudian disetujui DPR.  “Karena kecenderungannya ini sepertinya akan terulang ‘cicak-buaya’,” ujar Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto dalam perbicangan Sarapan Pagi KBR, Kamis (22/1).

Berikut petikan wawancara selengkapnya bersama Agus Sunaryanto.

KPK saat ini terus diserang dari berbagai penjuru. Apa yang akan dilakukan teman-teman aktivis antikorupsi?

Ya kita berencana untuk menggalang dukungan bersama teman-teman di seluruh daerah ya. Karena kecenderungannya ini sepertinya akan terulang “cicak-buaya”.  (perseteruan institusi hukum di Indonesia. 'Cicak' dianalogikan kepada KPK dan 'Buaya' kepada Polri).

Jadi ya selama ini harus dilihat secara objektif bahwa ada persoalan memang ya seperti berumah tangga tapi diam-diaman. Karena bagaimana pun sebenarnya KPK para penyidiknya dari kepolisian, kemudian jaksanya dari Kejaksaan Agung. Memang mau tidak mau mereka harusnya saling menguatkan.

Menurut Anda dukungan publik ke KPK sudah cukup gencar atau masih perlu digenjot lagi?

Memang belum terlalu masif ya karena ini belum dilihat ada persoalan yang serius. Tapi sebenarnya memang kita mendapatkan informasi-informasi keseriusan itu akan terjadi ke depan. Makanya ini menurut saya apa yang dilakukan ICW dengan beberapa kawan-kawan Jakarta ya boleh dibilang masih pemanasan dan kita terus berusaha menggalang. Termasuk dengan para relawan kita terus berkoordinasi melihat posisinya kasusnya seperti apa dan melihat bagaimana situasi di balik itu. Sebenarnya memang isu utamanya kita ingin mendorong Polri yang bersih.

Jadi bukan soal dukung mendukung KPK atau bukan tapi kita melihat bahwa KPK sebagai sebuah lembaga mandat utamanya adalah salah satunya memberantas korupsi yang melibatkan penegak hukum. Ini ada anggota kepolisian, perwira aktif dan nantinya akan dicalonkan Kapolri. Kita mengharapkan tentu menjadi kepolisian yang benar-benar bersih tapi menjadi sangat ironis kalau kemudian pimpinannya bermasalah secara hukum. Jadi ya ini lagi-lagi menurut kami persoalannya bukan persoalan institusi tapi persoalan personal yang melanggar hukum dan itu harus diproses secara hukum.

Kita mendorong itu sebenarnya jadi kita benar-benar cinta terhadap KPK, kejaksaan, kepolisian. Kita ingin kepolisian itu benar-benar dibersihkan dari orang-orang yang bermasalah. Kalau kemudian proses hukum berjalan fair ya tentu kita sangat senang kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kemudian ada upaya mengganggu proses hukum tapi di sisi lain ingin ada percepatan ya ini kan menjadi sangat dilematis. Banyak orang berharap ya ayo KPK percepat tapi beberapa saksi yang dipanggil malah mangkir.

Serangan ke KPK ini masih bisa dikategorikan normal atau meningkat?

Saya mendengar ada sinyalemen di tubuh kepolisian yang berusaha konsolidasi. Saya khawatir justru kejadiannya seperti sebelumnya waktu zaman Bibit-Chandra ya ada upaya kriminalisasi. Kita mendengar isu itu tapi memang harus diverifikasi ulang.

Kita berharap presiden bisa mengawal proses ini secara objektif. Karena bagaimana pun yang kita hadapi itu koruptor bukan sesama penegak hukum. Jadi jangan sampai fokus pemberantasan korupsi ini terbelah jadi seolah-olah ada adu domba sesama penegak hukum. Menurut saya ini personal bukan soal kewibawaan Polri atau institusi kita harus melihat secara objektif. Kita betul-betul mengharapkan karena kepolisian itu di bawah struktur eksekutif jadi pimpinan Polri saat ini Pak

Badrodin juga harus betul-betul melakukan konsolidasi terhadap jajarannya untuk mengawal proses ini secara objektif. Jadi jangan sampai mengeluarkan pendapat seperti yang saya baca di beberapa media seperti Kabareskrim yang bilang ada pengkhianat segala macam, itu kan justru memanaskan situasi. Jadi ya kita hadapi saja kalau memang melihat ada persoalan penetapan tersangka yang tidak fair atau apa kan upaya pengadilan bisa dilakukan. Kalau misalnya hasilnya tetap KPK dianggap sah ya nanti masih ada proses di pengadilan Tipikor ya siapkan saja pengacara yang tangguh untuk menghadapi tuntutan jaksa KPK.

Kalau Anda melihat Presiden Jokowi apakah akan membiarkan KPK dan Polri berseteru?

Ya kalau dia tetap konsisten dan komitmen terhadap Nawa Cita seharusnya mengawal proses ini secara fair. Karena menurut saya ini memang jadi batu ujian buat kedua institusi baik kepolisian atau KPK.

Editor: Anto Sidharta