Perludem: Hitung Ulang Honor PPS di Wilayah Terpencil

KBR68H, Jakarta- LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang honor untuk Petugas Pemungutan Suara (PPS) di wilayah-wilayah terpencil.

Wakil Direktur Perludem Veri Junaidi beralasan, di daerah-daerah terpencil dan juga perbatasan pengeluaran PPS untuk transportasi lebih mahal dibanding di pulau Jawa, atau daerah lain yang memiliki infrastruktur yang baik. Kata dia, KPU harus segera menyelesaikan masalah ini agar pelaksanaan Pemilu pada April nanti tidak terganggu.

"Nah, ini memang yang jadi persoalan. Karena itu harus segera diidentifikasi. Jangan sampai kemudian persoalan gaji untuk PPS ini justru akan menjadi penghambat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena, kawan-kawan PPS ini kan dia di garda paling depan, setelah KPPS ada PPS, nah mereka yang akan menyelenggarakan pemilu, dan riil mereka bekerja di lapangan," kata Veri di Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (16/01).

Sebelumnya, sejumlah Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengancam akan mengundurkan diri.

Ancaman itu disampaikan karena minimnya jumlah insentif yang mereka terima, yakni 400 ribu rupiah. Ketua KPU Kabupaten Nunukan Muhammad Saing mengatakan, meski jumlah insentif yang diberikan sama dengan daerah lain, namun beban kerja di Kabupaten Nunukan lebih berat. Kata dia, ancaman mundur massal ini dikhawatirkan menganggu pemilu.

Editor: Doddy Rosadi