Merayakan Kerukunan di Indonesia

KBR68H - Hari Kerukunan Nasional pada 3 Januari ditetapkan setelah Presiden mendapat usulan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali. Menteri dari Partai Persatuan Pembangunan itu menyatakan, keberadaan hari nasional tersebut penting untuk meningkatkan  kerukunan di Indonesia. Jelang Pemilu 2014 April nanti, kerukunan antar agama di negeri ini dianggap mengalami banyak cobaan.

Sebelumnya, Menteri Agama Surya Dharma Ali dalam sebuah acara di Semarang, Jawa Tengah, mengklaim kalau Indonesia punya tingkat kerukunan antar umat beragama yang terbaik di dunia. Tanggal 3 Januari dipilih salah satunya karena di tanggal itulah Kementerian Agama berulang tahun. Tapi selain itu, staf ahli Menteri Agama Abdul Fatah mengatakan, “Ada proses panjang di baliknya.”

Menteri-menteri agama terdahulu sejak awal Orde Baru sudah menggagas pentingnya peringatan itu. 3 Januari adalah kesepakatan para tokoh agama dari seluruh provinsi dalam silaturahmi nasional,” ujarnya Ia menegaskan,

Hari Kerukunan Nasional juga tidak ada hubungannya dengan pencarian popularitas menjelang pemilu.

“Yang menetapkan presiden, kalau ada keuntungan politis yang dapat presiden, bukan Menteri Agama,” katanya.

Kementerian Agama meniatkan perayaan Hari Kerukunan Nasional untuk menyebarkan semangat kerukunan di Indonesia. Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan, klaim bahwa Indonesia adalah negara paling toleran punya dasar yang cukup kuat.

Staf Ahli Menteri Agama Abdul Fatah menjelaskan, dalam dua tahun terakhir ini Indonesia sudah menerima kunjungan perwakilan internasional soal ini. “Pengakuan dari parlemen Eropa sekalipun karena kita sudah punya program dua tahun berturut-turut, 2012 dan 2013, mendatangkan 10 orang staf senior dari parlemen Eropa. Kita suruh milh datang ke Indonesia dan melihat, silahkan ia melihat faktanya,” ceritanya.

Kementerian Agama lantas mengajak mereka mengunjungi lokasi yang mereka inginkan untuk mengecek soal laporan kasus intoleransi yang masuk ke mereka.

“Kita ajak dia ke GKI Yasmin, Ahmadiyah dan Bali. Di Lombok kita ajak juga dan Ahmadiyah yang di Yogyakarta  kita ajak. Persoalan setelah dia datang ke sini, kita minta laporannya dalam 1000 kata. Dia katakan Indonesia bukannya tanpa kasus, tapi apa yang sudah dilakukan Indonesia sudah lebih dari negara-negara lain yang mengahdapi problem yang sama, bahkan di Eropa sekalipun,” kata Abdul Fatah dengan bangga dalam program Agama dan Masyarakat di KBR68H dan Tempo TV hari Rabu (8/1).

DPR pun merasa Kementerian Agama sudah bertindak maksimal dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Namun pernyataan tokoh Partai Persatuan Pembangunan juga kerap menyudutkan kelompok minoritas. "Kita harus menjaga akidah, saudara saudara tahu siapa yang mengacak-acak akidah umat Islam? Yaitu Ahmadiyah, karena itu, Kita harus segera bubarkan Ahmadiyah!," tegas Suryadharma Ali ketika berorasi di depan massa simpatisan PPP di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi Agama DPR Raihan Iskandar menilai tindakan Suryadharma Ali mesti dilihat dari berbagai sudut pandang.

“Kita juga harus melihat bukan saja Ahmadiyah atau bukan, kita harus melihat semua sisinya. Mungkin sebagian kita melihat informasi dari Ahmadiyah. Pernahkah kita mendapat informasi dari masyarakat setempat? Bisakah terjadi. Ini harus kita lihat secara menyeluruh. Kalau kita lihat satu sisi tidak pernah bersikap bijak terhadap keragaman yang ada. Ada kemapanan sosial yang sudah ada dan ini harus diakui dan harus disikapi dengan bijak” paparnya.

“Sejauh mana semangat kita untuk menyelesaikan, sejauh kita lihat Kementerian ini sudah melakukan upaya-upaya positif,” katanya memuji.