KPU Nunukan Minta Honor PPS RP 1 Juta

KBR68H, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nunukan meminta KPU Pusat untuk menambah besaran honor Petugas Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Nunukan. Ketua KPU Kabupaten Nunukan, Muhammad Saing berharap, honor yang diterima oleh PPS minimal sama dengan honor pilkada Gubernur di Kalimantan Utara beberapa waktu lalu, yaitu sebesar  Rp 1 juta. Menurut dia, angka Rp 500 ribu yang diterima saat ini tidak cukup untuk biaya transportasi mereka, dengan medan yang sulit dan jarak yang jauh.

"15 Kecamatan di Kabupaten Nunukan ini terbagi dari 3 pulau. Untuk daerah Karayan saja kita hanya bisa mengakses lewat pesawat, yang perginya jelas, pulangnya enggak jelas. Terus yang lain-lain lagi daerah-daerah perbatasan lain yang arung jeramnya begitu menyusahkan. Saya berpikir ini perkara yang tidak mungkin. Salah satu jalan adalah menaikkan insentif mereka, dalam bentuk bahasa yang lain tidak harus dobel mata anggaran. Tapi, kita mencarai rumusan formula supaya mereka bisa tetap bertahan," jelas Muhammad kepada KBR68H, Kamis (16/01).

Sebelumnya, LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang honor untuk Petugas Pemungutan Suara (PPS) di wilayah-wilayah terpencil. Wakil Direktur Perludem Veri Junaidi beralasan, di daerah-daerah terpencil dan perbatasan pengeluaran PPS untuk transportasi lebih mahal dibanding di pulau Jawa, atau daerah lain yang memiliki infrastruktur yang baik. Kata dia, KPU harus segera mengindentifikasi masalah ini agar tidak menghambat pelaksanaan pemilu April, nanti.

Editor: Doddy Rosad