KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mewaspadai kemungkinan keterlibatan 170-an petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kabupaten itu dalam Pemilu Malaysia, 6 April mendatang.
Ketua KPU Nunukan, Muhammad Saing mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ada mobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu dalam Pemilu Presiden di Malaysia. Apalagi, jarak tempuh antar Nunukan dengan Tawou, Malaysia hanya 45 menit
"Saya takutkan sekarang yang dilakukan mereka mengadakan mobilisasi massa yang jumlahnya sangat besar. Peran PPS sangat penting untuk memfilter peran mereka sangat penting. Kalau ada pendaftaran dalam pemilih khusus sangat besar itu sangat rawan di wilayah kabupaten kota, khususnya di kawasan perbatasan," kata Muhammad Saing dalam Program Sarapan Pagi KBR68H (16/01).
M Saing menambahkan, KPU akan bertemu dengan DPRD Nunukan untuk membahas soal nasib petugas PPS Pemilu 2014. Saat ini banyak petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengancam mundur dari keterlibatan di pemilu karena honorar mereka sangat rendah.
Honor Ketua PPS sebesar Rp 500 ribu dan anggota PPS sebesar Rp 450 ribu. Mereka beralasan kondisi geografis yang sulit di sana membutuhkan biaya tinggi dan berbeda dengan daerah lainnya.
Editor: Antonius Eko
