KBR68H, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang honor untuk petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah-wilayah terpencil.
Wakil Direktur Perludem Veri Junaidi beralasan, di daerah-daerah terpencil dan juga perbatasan biaya transportasi bagi petugas PPS lebih mahal dibanding di pulau Jawa, atau daerah lain yang memiliki infrastruktur yang baik. Veri mendesak KPU harus segera menyelesaikan masalah ini agar pelaksanaan Pemilu pada April nanti tidak terganggu.
"Nah, ini memang yang jadi persoalan. Karena itu harus segera diidentifikasi. Jangan sampai kemudian persoalan gaji untuk PPS ini justru akan menjadi penghambat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena, kawan-kawan PPS ini kan dia di garda paling depan, setelah KPPS ada PPS, nah mereka yang akan menyelenggarakan pemilu, dan riil mereka bekerja di lapangan," kata Veri di program Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (16/01).
Sejumlah petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengancam akan mundur dari keterlibatan sebagai penyelenggara pemilu. Ancaman itu sebagai protes karena kecilnya jumlah insentif yang mereka terima, yakni 400 ribu rupiah.
Ketua KPU Kabupaten Nunukan Muhammad Saing mengatakan, meski jumlah insentif yang diberikan sama dengan daerah lain, namun beban kerja di Kabupaten Nunukan lebih berat. Saing mengatakan ancaman mundur massal ini dikhawatirkan menganggu pemilu.
Editor: Antonius Eko
