KBR68H - Undang-undang Pilkada Serentak rencananya rampung tahun ini. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Kemendagri dan DPR sepakat kalau pilkada serentak bakal menghemat anggaran pelaksanaan pesta demokrasi. Peneliti LIPI Syafuan Rozi mengatakan pilkada serentak membawa manfaat yang besar, termasuk bagi masyarakat. "Misalnya masyarakat Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Mereka akan memiliki pandangan yang sama terhadap solusi penanganan banjir di Jakarta, misalnya," ujarnya memberi contoh.
Namun ada catatan juga soal kesiapan daerah yang akan melakukan Pilkada serentak itu. Wakil Ketua Komisi soal urusan dalam negeri DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, “Kalau serentak nasional memang perlu dipertimbangkan terkait dengan masalah keamanan apabila terjadi gangguan. Karena di sebuah daerah mungkin akan ada kesulitan dalam memobilisasi aparat keamanan," jelas Politisi Partai Amanat Nasional ini.
Menurut peneliti LIPI Syafuan Rozi, pembahasan RUU ini sebaiknya dilakukan secara terbuka. Diharapkan ini bisa mempercepat proses pembahasan RUU karena ada banyak masukan dari masyarakat.
"DPR harus lebih terbuka. Jadi rapat-rapatnya jangan tertutup. Hal-hal yang berkaitan dengan publik itu kan seharusnya dibuka untuk publik. Supaya mereka mengetahui prosesnya sampai di mana,” jelas Syafuan Rozi.
Tahun ini RUU Pilkada akan disahkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
