Bawaslu: Masyarakat Harus Ikut Awasi Tahapan Pemilu

KBR68H, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu meminta keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi tahapan pemilu, terutama potensi pelanggaran pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, pelanggaran pemilihan umum paling rentan terjadi di kabupaten kota hingga ke tingkat desa dan RT atau RW. Daniel Zuchron mengatakan Bawaslu akan menggandeng perguruan tinggi setempat untuk mengkoordinasikan lokasi terjun pengwasa pemilu dari masyarakat itu.

"Nanti akan kita sampaikan, pemetaan itu sudah selesai karena provinsi yang paling tahu daerah mana yang paling rawan kemudian persoalan-persoalan pelanggaran pemilu berpotensi tinggi itu nanti akan dibukakan pada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk bisa mengorganisir lagi dirinya untuk bisa terjun langsung ke kabupaten-kabupaten," tutur Daniel Zuchron dalam program Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (2/1).

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan Bawaslu juga akan melibatkan tenaga paralegal pemilu yang dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBHI dan lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Tenaga paralegal itu berfungsi untuk membantu keterbatasan jumlah pengawas pemilu dari Bawaslu. Namun, paralegal itu baru dimulai untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya serta empat kota besar lain. Kota-kota itu adalah Semarang, Makassar dan Medan.

Editor: Doddy Rosadi