Perlu Terobosan di Dunia Pendidikan pada 2013

KBR68H - Tahun 2012 akan segera berakhir. Sejumlah catatan soal perbaikan di dunia pendidikan menanti di tahun mendatang. Mulai dari penyaluran penyelewengan dana BOS, permasalahan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), hingga kurikulum 2013. Apa saja evaluasi pendidikan di 2012 ? Lantas, bagaimana kita menatap di tahun depan ?

Aliansi Orang tua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) menilai kurangnya pendidikan saat ini dimulai dari akses mendapatkan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekretaris Aliansi Orang tua Peduli pendidikan Indonesia (APPI) Jumono mengatakan dalam setahun ini dirinya mendapatkan pengaduan terkait pungutan di sekolah negeri. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak yang tidak mampu untuk meneruskan sekolahnya. Pungutan tersebut biasanya dengan alasan ekstrakulikuler dan pembelian buku.

“Jumlahnya variatif, di kota-kota besar dan di daerah juga ada. Jumlahnya bisa sampai Rp 400 ribu – Rp 900 ribu.” Ujar Jumono.

Selain itu juga akses administrasi. Misalkan saja, anak yang ingin mendaftar sekolah harus menyertakan akte kelahiran. Padahal, kata dia di Jakarta banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga. Seharusnya, anak-anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan.

Menanggapi hal ini, pemerintah mengklaim untuk tingkat sekolah dasar, akses semakin terbuka untuk masyarakat. Diantaranya, sejumlah fasilitas termasuk ruang-ruang kelas baru untuk menjangkau semua daerah tertinggal. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdas Kemdikbud, Ibrahim Bafadal mengakui memang masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk mengikuti wajib belajar. Hal itu dikarenakan letak geografis anak-anak. Namun dia mengklaim Kemendikbud sudah menyiapkan program-program yang membantu akses anak-anak tidak mampu agar bisa sekolah.

“Bahkan catatan pada tahun ini kegiatan wajib belajar untuk sekolah dasar sudah mencapai 96 persen. Ini membuktikan wajib belajar nasional hampir tuntas.”

Untuk akses adminsitrasi mengikuti wajib belajar.  Ibrahim Bafadal mengaku hal itu merupakan salah satu hal penting. Namun dia mengklaim untuk mengatasi hal ini  pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Soal administrasi, Aliansi Orang tua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) meminta pemerintah untuk mempunyai terobosan.  Jumono mengatakan hal ini sangat menghambat anak-anak yang tidak mampu mengurus administrasi kelahirannya.  Dia meminta akte tersebut bisa saja digantikan surat keterangan dari tempat anak-anak tersebut lahir.

Untuk rencana pemerintah lainnya mengenai perubahan kurikulum. Sekretaris Aliansi Orang tua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) Jumono mengatakan pemerintah harusnya menyelesaikan rumitnya pengelolaan dana BOS terlebih dahulu. Pasalnya, pemerintah masih mempunyai beberapa masalah. Tahun ini juga, masalah terkait sistem pengajaran guru bermasalah. Menurut dia, hal ini diakibatkan oleh kecemburuan sosial antara Guru yang sudah menjadi PNS dengan guru honorer.

“ini memperngaruhi kinerja mengajar mereka. Pasalnya masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa diangkat menjadi guru pns.”

Dia berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem-sistem yang buruk pada tahun ini untuk persiapan tahun 2013 mendatang.