Pengamat: PDIP Sudah Bukan Partainya Wong Cilik

KBR68H- PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke 40 hari ini. Namun terlepas dari gegap gempita perayaan hari jadi, sepanjang tahun lalu PDI Perjuangan tak luput dari sorotan isu korupsi.Berdasarkan catatan LSM anti-korupsi ICW, PDI Perjuangan berada di posisi tiga partai yang kadernya paling banyak terlibat korupsi sepanjang 2012. Nah, benarkah pada usia hampir setengah abad, PDI Perjuangan masih milik wong cilik? Bagaimana pula upaya pemberantasan korupsi di partai belambang banteng ini? Pengamat Politik, Ray Rangkuti membahasnya dalam perbincangan berikut ini.

 
PDIP hari ini merayakan hari jadi ke-40. Apakah partai ini masih milik wong cilik?

Saya pikir jargon-jargon wong cilik itu sudah terbantahkan. Justru ketika Ibu Mega jadi presiden sebagaimana kita ketahui, kebijakan-kebijakan yang dibuat Ibu Mega waktu itu sebenarnya lebih banyak berorientasi pada pemilik modal besar. Bahkan kita tahu juga beberapa kebijakan Ibu Mega itu sangat bertentangan dengan jargon-jargon yang mereka kembangkan selama ini, beberapa perusahaan dalam negeri yang dijual keluar negeri dan seterusnya. Partai ini sebagai wong cilik sebetulnya menurut saya agak pemanis, sebetulnya tidak ada di lapangan. Pada prinsipnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PDIP sebenarnya juga dikerjakan partai-partai yang lain.

Artinya belum ada yang istimewa yang dirasakan oleh publik?

Partai itu dilihat dari bagaimana mereka melakukan kebijakan, juga bagaimana mereka melakukan pemihakan. Di dalam dua hal itu kita tidak melihat ada yang tegas mereka lakukan terhadap apa yang disebut wong cilik itu.

Kalau secara internal korupsi misalnya bisa ditekan di internal PDIP?

Jadi dari beberapa partai yang kita lihat sebenarnya PDIP yang belum bereaksi dengan tegas ke dalam, berkaitan dengan temuan-temuan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan internal mereka. Artinya meskipun sekarang ini ada semacam pelembutan PDIP tidak lagi mencoba membela anggotanya yang terkena kasus pidana korupsi. Tetapi belum menjadi semacam kebijakan yang dihembuskan ke publik, misalnya anggota atau siapapun yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi atau terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Jadi belum ada semacam perlawanan ke dalam semacam kebijakan yang tegas, untuk tidak melibatkan mereka yang terlibat tindak pidana korupsi.

Jelang 2014 semua partai berbenah termasuk PDIP. Apakah anda melihat ada berbagai perubahan yang dilakukan PDIP selama ini?

Ada perubahan, tentu perubahan yang mencolok itu adalah ketahanan PDIP untuk berada di luar struktur kekuasaan. Meskipun kita tidak menyebut sebagai kelompok oposisi, tetapi keberadaan mereka yang tidak tergiur untuk masuk ke dalam ruang kabinet yang dikelola Pak SBY sekarang ini sedikit banyak memperlihatkan perubahan yang cukup kuat. Sekarang PDIP mulai menunjukkan semacam kultur baru, untuk tidak serta merta terlibat di dalam kekuasaan betapapun kekuasaan itu tarik menarik mereka terus. Ini perubahan dan memang efeknya terlihat, artinya sekarang ini setelah hampir Demokrat mengalami banyak persoalan dan cukup drastis penurunan elektabilitas dari Demokrat ini, PDIP sedikit naik meskipun hanya 1-2 persen kenaikannya. Tapi masih ada waktu 1,5 tahun ke depan dimana mereka mungkin bisa mengunjungi Partai Golkar dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Jadi posisi mereka yang di luar ini kelihatan justru sedikt banyak memberi pengaruh yang positif terhadap PDIP dan pada saat yang bersamaan mereka mampu kembali secara pencitraan, memperlihatkan pada publik bahwa mereka ini partai wong cilik.

Apakah anda melihat ada upaya dari PDIP untuk memanfaatkan momentum traumatik masyarakat dengan maraknya kasus korupsi?

Mereka masih melakukan tindakan yang paling ringan untuk kasus korupsi ini, yaitu tidak melakukan pembelaan kepada kader mereka yang terkena kasus pidana korupsi. Tapi diluar itu belum ada langkah yang signifikan, misalnya seperti melakukan verifikasi  terhadap kandidat-kandidat yang akan dicalonkan atau mereka dengan tegas mengatakan tidak akan mencalonkan siapapun di level manapun baik yang sedang maupun yang lalu. Jadi sekarang ini belum dibuat kebijakan di lingkungan PDIP, agar caleg-caleg mereka atau calon-calon kepala daerah mereka di berbagai daerah bebas dari tindak pidana korupsi. Itu yang kita lihat, belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Mungkin PDIP agak senang dengan jatuhnya wibawa Demokrat membuat mereka naik setidaknya nomor dua. Tapi saya mikir kalau mereka mau sedikit lebih kreatif, membuat persyaratan-persyaratan tentang calon-calon yang akan mereka dorong masuk ke eksekutif atau legislatif untuk 2014. Bisa juga itu akan semakin cepat membuat partai ini dilirik oleh kelompok kelas menengah, isunya adalah pemerintah yang bersih, pemerintahan yang efektif dan sebagainya. Sehingga dengan begitu kelompok kelas menengah itu seringkali memiliki pengaruh yang cukup kepada para pemilih, akan melihat PDIP sebagai ikon baru bagi pilihan mereka pada 2014 mendatang.

Bagaimana dengan misalnya pencitraan lewat kepala daerah Jokowi misalnya?

Tentu seperti Jokowi memang sebenarnya ditopang oleh dirinya ketimbang oleh partai. Sebenarnya partai ini menyumbang tidak terlalu besar bagi kemenangan seperti Jokowi dibanding PDIP. Bahkan kalau dibilang tokoh-tokoh seperti Jokowi itu memberi sumbangsih yang signifikan bagi perolehan suara PDIP, bukan partai yang memberikan suara ke Jokowi. Tapi saya pikir itulah yang membuat PDIP sekarang bukan hanya bertengger di nomor dua tetapi mampu menaikkan suara. Karena ada orang-orang yang secara  sadar terus menerus dikelola PDIP. Saya mau mengatakan, bahwa banyak anggota DPR dari PDIP yang sekarang ini hidupnya ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah dipidana terkait kasus korupsi. Orang-orang yang cukup baik yang membuat nama PDIP menjadi seimbang antara sorotan publik yang negatifnya, tetapi juga ada sorotan publik yang positifnya yang membuat PDIP harum di mata masyarakat.