Pengamat: Bupati Aceng Diminta atau Tidak Diminta Mestinya Mundur

KBR68H- Nasib Bupati Garut Aceng Fikri masih “aman”. Rapat Paripurna DPRD Garut, kemarin, terkait dugaan pelanggaran kode etik bupati berakhir tanpa hasil apa pun. DPRD hanya mendengarkan laporan dari panitia khusus. Sementara, DPRD masih akan mengagendakan rapat untuk menghimpun pendapat fraksi, besok. DPRD yang gagal memutuskan nasib Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, membuat warga Garut yang mengikuti sidang paripurna marah. Apa yang harus segera dilakukan segenap pemangku kepentingan terkait kasus bupati Garut ini? Simak ulasan Pengamat Politik Daerah dari LIPI Siti Zuhro dalam perbincangan berikut ini.

Kemarin ada laporan Pansus soal pelanggaran yang dilakukan Bupati Aceng, itu hanya pelanggaran Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Pemerintah Daerah. Apakah ini cukup menyuarakan aspirasi masyarakat Garut yang meminta pelengseran bupati?

Menurut saya baik secara undang-undang yang dilanggar maupun secara moral etika yang dilanggar, menurut saya ini sudah cukup sekali. Artinya memang disini demokrasi harus memberikan satu sisi partisipasi yang luas kepada masyarakat, akses yang juga luas kepada masyarakat baik dicalonkan atau mencalonkan.

Tapi sebaliknya, dalam konteks baik dalam teks dan konteks budaya politik dan budaya luhur Indonesia, menurut saya ini juga harus diperhatikan dua hal itu. Artinya demokrasi juga memberikan satu tanggung jawab amanah kepada para pemimpin yang amanah untuk mempertanggungjawabkan. Karena dalam demokrasi faktor harus dipercaya, faktor harus acccountable, harus transparan, harus dipenuhi sebagai prasyarat dalam berdemokrasi.

Memang Pak Aceng Fikri diminta atau tidak diminta mestinya menyatakan mundur, karena dianggap tidak mampu mengelola tidak hanya Pemda tapi dirinya. Sebagaimana dia sebagai orang nomor satu di Garut bisa mengelola, memberdayakat masyarakat Garut. Kalau ada hal yang sudah dilanggar secara kasat mata, seharusnya memberikan Pak Aceng pemahaman dan tanggung jawab.

Apakah menurut anda masih ada tarik menarik kepentingan disini?

Ini sudah sangat jelas, bahwa apa yang berkembang di Garut belakangan ini lalu mempertimbangan kepentingan politik. Kepentingan politik pastinya ada kalkulasi politik, hanya saja DPRD ini bukan semata-mata dewan yang mewakili kepentingan dan golongannya saja. Artinya ya memang harus mendengarkan, dia merepresentasikan masyarakat Garut, aspirasi masyarakat Garut, dan saat ini terjadi kegalauan, kekecewaan, ketidakpuasan kepada bupati Garut.

Ini ternyata tidak dirasakan secara lokal, bahkan juga ada perhatian dan sorotan yang tajam dari masyarakat nasional. Mestinya itu sudah sangat cukup sebagai satu landasan pertimbangan bagi DPRD Garut, untuk mengeksekusi bahwa desakan sudah sangat luar biasa, baik secara bottom-up dari masyarakat lokal maupun pemerintahan diatasnya.

Jenjang pemerintahan diatasnya baik Provinsi Jawa Barat maupun secara nasional pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sangat nyaring suaranya untuk mengingatkan dan menghimbau yang bersangkutan ini mundur. Tapi Pak Aceng ini kelihatannya dan agaknya fight untuk itu, ini sulit sekali padahal demokrasi mengajarkan ada hak dan kewajiban.

Jadi yang bersangkutan mestinya mempertanggungjawabkan, bahwa hal-hal seperti itu sangat tidak elok, sangat melanggar ketentraman khususnya masyarakat Garut. Apa artinya satu pemerintahan kalau tidak mampu menciptakan stabilitas atau kenyamanan masyarakartnya dan sebagainya. Empati itu harus selalu hidup di nurani pemimpin, mestinya seperti itu.

Sudah ada Pansus yang bekerja dua pekan, tapi diperlukan lagi pendapat para fraksi. Apakah itu artinya keberadaan Pansus ini tidak cukup atau bagaimana?

Mestinya dari segi aturan sudah sangat jelas. MUI mengatakan secara eksplisit, tokoh-tokoh masyarakat khususnya tokoh agama juga menyuarakan itu. Masyarakat baik secara administrasi pemerintahan maupun juga secara nilai-nilai etika dan sebagainya sudah menyuarakan. Jadi mestinya fraksi-fraksi ini bisa mengakomodasi, aspirasi, dan desakan dari masyarakat luas.

Sebetulnya Garut sedang mempertaruhkan nama baiknya tidak hanya di mata nasional tapi internasional. Mau dibawa kemana demokrasi di Garut kalau tidak menunjukkan satu komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap nilai-nilai tadi, karena demokrasi itu bukan bebas nilai tapi harus ada pertanggungjawaban. Itulah beratnya pemilukada yang dilakukan dimana masyarakat atau rakyat langsung memilih pemimpinnya. Itu satu bentuk pertanggungjawaban yang tidak bisa dihindari, karena DPRD tidak bisa disalahkan, dia tidak memilih seperti dulu.

Bagaimana jika nanti hasil dari rapat paripurna DPRD Garut memutuskan bahwa Aceng tidak perlu mundur? bagaimana pengaruhnya terhadap situasi politik di Garut?

Demokrasi itu intinya adalah membangun rasa saling percaya. DPRD yang memang tidak memilih langsung kepala daerah dalam hal ini, mekanisme untuk menurunkan atau meminta kepala daerah karena banyak hal dilanggar itu harus turun, mestinya juga mendengarkan ini. Jadi mendengarkan desakan yang sangat kuat, tidak mungkin ada desakan tanpa ada perbuatan. Ini yang harus membelalakkan pandangan para fraksi di DPRD Garut, untuk mempertimbangkan secara jernih.

Jadi harus ada pertimbangan yang sangat jernih terhadap implikasi negatif yang bakal terjadi, kalau sampai fraksi-fraksi sepakat tidak memberikan impeachment atau keputusan yang sesuai, menurut saya inilah saatnya bahwa masyarakat tidak percaya kepada DPRD. Jadi dua nanti, tidak percaya kepada kepala daerahnya dan juga tidak percaya kepada DPRD Garut. Ini lebih fatal lagi, bagaimana kinerja dari Pemda maupun DPRD itu tidak dipercaya oleh masyarakat Garut di lingkungan lokal Garut maupun nasional.

Ada ancaman dari Bupati Aceng katanya akan membuka aib DPRD?

Ini memang politik, selalu ada ancam mengancam. Menurut saya apa yang disampaikan Bupati Garut tidak dewasa, sebetulnya beliau harus menunjukkan bahwa beliau itu pemimpin yang amanah. Tanpa harus dimintapun kalau pemimpin itu merasa ada perbuatan yang melanggar etika atau moral, tentunya ini akan memberikan satu beban amanah yang harus diemban Pak Aceng Fikri.

Jadi Pak Aceng itu tidak bisa merepresentasikan dirinya hanya sebagai Aceng Fikri, dia harus merepresentasikan sebagai kepala daerah dan saat ini dia sedang dimintakan pertanggungjawaban. Dia seharusnya secara gentle menunjukkan kepada masyarakat, bahwa iya saya salah dan saya mundur, itu lebih terhormat.

Aceng dulu maju dari jalur independen kemudian berpindah menjadi kader Golkar. Apakah dengan tindakan yang dilakukan Aceng ini bisa merusak pandangan terhadap pemimpin dari jalur independen?

Menurut saya Garut ini kasus. Jadi masih banyak calon independen yang amanah, yang lalu di Kota Bengkulu kita menyaksikan ada lima pasangan calon independen yang muncul di putaran pertama Pilkada Bengkulu. Jadi menurut saya apa yang terjadi di Garut ini satu kasus, dalam satu perkembangan pertumbuhan demokrasi kalau ada 1-2 kasus seperti ini adalah bias dari satu peraturan yang diterapkan. Jadi ada yang menyimpangkan, bukan karena peraturannya.

Kalau yang bersangkutan masuk partaipun sama menyimpang juga, karena orangnya. Jadi bukan karena calon independen yang dipayungi secara hukum dalam Undang-undang Pilkada yang memang salah, tidak seperti itu. Masyarakat harus betul-betul menyisir dan mengevaluasi, membedah biodatanya harus secara mendetail.