Jokowi Diminta Ambil Alih Koordinasi Bantuan Banjir

KBR68h, Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo memastikan, pasokan logistik untuk para korban banjir hingga saat ini masih aman. Dengan demikian,  korban banjir tidak perlu sampai meminta-minta kepada orang lain di pinggir jalan. Jokowi melontarkan pernyataan itu pasca maraknya korban banjir yang mengemis di berbagai ruas jalan. Misalnya, sejumlah anak yang merupakan korban banjir mengemis kepada pengguna kendaraan yang melintas di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Anak-anak tersebut mengaku uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak di dapat dari sumbangan. Apakah benar pernyataan Jokowi bahwa bantuan kepada korban banjir sudah merata? Simak perbincangan KBR68H dengan Aktivis Konsorsium Miskin Kota Edi Saidi dalam program Sarapn Pagi.

Korban banjir di Jakarta dilarang meminta-minta bantuan di pinggir jalan, bagaimana menurut anda? apakah memang bantuan tidak terdistribusi merata?

Saya gambarkan kondisi lapangan ya. Jadi sampai saat ini yang terparah ada di dua titik, di Manggarai sekitar Kampung Melayu dengan Penjaringan dan sekitarnya sampai Kapuk Muara. Sampai jam 3 pagi itu air masih setinggi 1-2 meter, jumlah KK hampir 10 ribu. Bantuan yang masuk itu terfokus di kelurahan, dibantu oleh Polsek. Jumlah yang begitu besar tidak bisa ter-cover oleh pemerintah dan juga oleh para pihak yang peduli untuk menyumbang. Yang sekarang dibutuhkan adalah makanan siap saji, orang tidak bisa apa-apa, bisa dibayangkan banjir setinggi 1-2 meter, listriknya mati, semua handphone mati tidak bisa terhubung, mereka betul-betul terisolasi. Semua orang berkumpul di mulut jalan, sementara beberapa masih terjebak ada yang di dalam kampung. Setiap bantuan masuk, itu selalu habis di mulut jalan tidak pernah sampai ke dalam, beberapa kasus misalnya ketika ada orang memasukan bantuan langsung diserbu. Ini kondisi riil, artinya sekarang situasinya darurat, sedang lapar, bantuan masuk tetapi tidak memadai. Itu sama sekali tidak terkoordinasi siapa yang mengambil koordinasi di lapangan. Menurut saya kalau diserahkan kepada kelurahan, kecamatan sungguh-sungguh tidak berdaya menghadapi 10 ribu KK. Saya kira orang-orang yang meminta di jalan itu efek saja, dampak dari kondisi yang saya gambarkan tadi. Artinya ini harus ditangani cepat, pemerintah mesti masuk dengan segala kekuatannya untuk bisa menangani tanggap darurat ini, paling tidak untuk makanan siap saji. Ada seribu jiwa di sekolah SD daerah Penjaringan itu mereka tidur di lantai 2, lantai 3 yang tidak kena banjir itu berhimpitan tidur di sekolah itu, bantuan juga sulit masuk. Belum lagi ada kejadian-kejadian, ada anak-anak mengambil air mineral di posko ketahuan polisi kemudian dipukulin, ada hal-hal yang seperti itu situasi di lapangan.

Artinya bukan bantuan yang tidak ada tapi sulit dijangkau?

Tidak memadai dibanding jumlah korban yang ada dan distribusi ini sama sekali tidak terkoordinasi.
      
Apa yang paling urgent untuk diperbaiki Pemprov DKI Jakarta di dua wilayah itu?

Dari dua titik itu Kampung Melayu dan Manggarai itu lebih baik. Artinya bantuan masuk kesana, justru kecenderungan berlebih banyak posko dan seterusnya, media juga seringkali beberapa hari terakhir mem-blow up yang di Manggarai dan Kampung Melayu. Memang parah yang Kampung Melayu, tetapi yang Utara juga sama parahnya dan bedanya dengan Kampung Melayu yang Utara itu bantuannya lebih sedikit karena terfokus ke Kampung Melayu. Di Muara Baru itu sudah ada lima orang yang meninggal, ada satu anak kecil dan empat orang tua. Ini situasi darurat betul, jadi menurut saya Pak Jokowi mesti ambil alih koordinasi, mesti ada yang pegang kendali karena tentara jalan sendiri, polisi jalan sendiri, kelurahan jalan sendiri, TNI juga jalan sendiri. Kami bingung, ketika kami masuk ke dalam juga mau minta bantuan mobil saja karena dapat bantuan logistik dari jaringan-jaringan sumbangan individu mau masuk izin dulu sama lurah, dari lurah harus ada dari polisi. Ini manajemen krisis tidak bisa birokratis begitu orang mau mati kelaparan, jadi ini harus cepat tindakannya.

Diambil alih sesegera mungkin oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koordinasinya ya?

Betul ini sudah empat hari terendam 1-2 meter, jadi ini sungguh-sungguh darurat.

Kalau dari pantauan Konsorsium Miskin Kota ini daerah-daerah mana saja yang kurang mendapat perhatian?

Penjaringan itu ada Kampung Muara Baru, Luar Batang, Rawa Bebek sampai ke Pelabuhan Pasar Ikan kemudian juga Kapuk Muara.

Apakah sudah disampaikan ke Pak Jokowi supaya mengambil alih?

Saya yakin Pak  Jokowi juga tahu. Karena Pak Jusuf Kalla juga masuk ke situ, Menteri Sosial, Hidayat Nurwahid, PMI, dan beberapa juga masuk.
Termasuk prosedural yang merumitkan pemberian bantuan?
Kalau soal itu saya belum tahu. Tapi baiknya Pak Jokowi datang mengecek langsung, melihat kondisi lapangan seperti apa, sehingga Pak Jokowi juga cepat mengambil keputusan disitu.