Hari HAM Sedunia, Kontras: Jokowi Gagal Jamin Kebebasan Warga

KBR, Jakarta -Penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia dinilai  semakin memburuk. Kontras mencatat terjadi pelanggaran kebebasan sekitar 238  peristiwa sepanjang 2015. Pelaku terbanyak dilakukan oleh Kepolisian (85 peristiwa), disusul pejabat pemerintahan (49), ormas (31), dan TNI (17).

Koordinator Kontras Haris Azhar menduga hal ini disebabkan Presiden Joko Widodo tidak paham hukum, dan membiarkan keputusan dibuat bawahannya.  Kata dia, lemahnya kepemimpinan Jokowi ini dimanfaatkan pejabatnya untuk membuat manuver politik.

"Saya menganggap bahwa Jokowi ini orang yang gagal menjamin kebebasan warga. Saya menduga dia tidak paham persoalan politik hukum, politik keamanan," kata Haris Azhar di Cikini, Kamis (10/12). 

Haris melanjutkan, "dan dia seperti membiarkan persoalan-persoalan ini diatur oleh orang-orang yang ada di bawahnya secara struktural. Menkopolhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Panglima TNI, Menhan, termasuk Kementerian Luar Negeri yang juga ikut-ikutan mengganggu mahasiswa di Belanda, jangan datang ke IPT."

Kontras juga mencatat dari 230an kasus pembatasan kebebasan tersebut, mahasiswa menjadi korban paling banyak yakni sekitar  394  orang, disusul masyarakat 233, aktivis prodemokrasi 150, jurnalis 125, dan buruh 87 orang. Haris Azhar  memperkirakan, tahun depan tren pelanggaran HAM bakal makin memburuk lantaran munculnya aktor baru seperti kampus.

"Saya menduga ke depan akan lebih bermasalah dalam kebebasan warga, karena pelakunya tidak hanya polisi, tapi meluas, TNI juga, lalu forum-forum warga juga banyak melakukan tindakan mengancam. Ada aktor baru, misalnya kampus," pungkas Haris.


Editor: Rony Sitanggang