KBR, Jakarta - Pemerintah prioritaskan uang pre-funding untuk empat kementerian. Yakni; Kementerian PU, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan mereka dipilih karena punya proyek infrastruktur yang banyak.
Saat ini pemerintah belum menentukan besaran pre-funding yang akan dikucurkan karena masih menunggu pengajuan dari 4 kementerian itu. Pengajuan diperkirakan masuk Desember hingga Januari.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hutang itu harus dilakukan supaya proyek pembangunan tetap berjalan. Kata dia, pemerintah tidak bisa mengandalkan pajak karena angkanya masih rendah di awal tahun.
"Kalau kita mengandalkan pembiayaan yang biasa itu repot. Karena penerimaan pajak Januari masih terbatas," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
"Bagaimana dengan proyek yang sudah ditandatangani sejak awal atau tengah bulan? Kita mau menjaga ini. Sehingga proyek yang selama ini biasanya tertunda, itu bisa dipercepat," jelasnya.
Pemerintah telah melakukan pre-funding untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sejak Januari 2016. Pre-funding adalah menarik hutang di akhir tahun untuk kebutuhan awal tahun selanjutnya. Kebijakan ini masuk dalam APBN 2016. Caranya pemerintah menarik utang dalam bentuk surat utang.
Editor: Rony Sitanggang
