KBR, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menegur kepala daerah yang tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan ketika menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun depan. Kata dia, Pemda harus konsisten menggunakan PP tersebut, sebab itu bukan pilihan melainkan kewajiban. Selain itu, PP menjamin kenaikan mencapai 11,5 persen.
"Kita juga tahu dari proses simulasi di beberapa daerah dan juga laporan provinsi yg sudah masuk mengenai penetapan UMP 2016, ternyata ketika menggunakan PP lebih tinggi hasilnya," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/9/2015) siang.
"Misalnya satu daerah nggak pakai PP tapi hanya naik 7 persen. Kalau dengan PP kan jelas, dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi BPS naiknya 11,5 persen," imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah provinsi telah menetapkan UMP masing-masing. Ada 3 provinsi tercatat menaikkan UMP-nya di bawah PP Pengupahan. Daerah ini adalah Kalimantan Timur 6,7 persen, Kalimantan Tengah 8,5 persen, dan Sulawesi Tenggara 9 persen.
Editor: Rony Sitanggang
