Pengamat: Ganti Kabinet di Sektor Hukum

KBR, Jakarta- Presiden diharapkan rombak kabinet di sektor hukum. Pengamat Politik Populi Centre Nico Hardjanto berharap pergantian di antaranya Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Nico beralasan banyak kasus hukum yang tidak tuntas penyelesaiannya, seperti penegakan hukum pembakaran hutan dan dualisme partai politik.

"Memang untuk memperkuat pemerintahan ke depan perlu reshuffle supaya kerja menteri sektor dan teknis yang belum optimal bisa diganti dengan orang yang lebih tepat. Kemudian juga bisa memperkuat dukungan politik dengan memasukkan setidaknya menteri-menteri dari PAN yang sudah secara terbuka mendukung pemerintah. Agar kerjasama politik dengan PAN itu bisa terlembagakan," jelas Pengamat Politik Populi Centre Nico Hardjanto kepada KBR, Senin (19/10/2015).

Nico juga meminta Presiden mencermati kinerja Jaksa Agung. Terutama penindakan dan penegakan hukum yang dinilai belum maksimal.

Besok, 20 Oktober tepat setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik. Keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan presiden menghadapi Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.  Jelang satu tahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, muncul desakan untuk melakukan penggantian menteri di kabinet kerja. Salah satu yang mencuat adalah mengganti Jaksa Agung.

Editor: Rony Sitanggang