KBR, Malang – Komisi A DPRD Jawa Timur merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menutup seluruh tambang. Selanjutnya, Pemprov juga diminta mengevaluasi dan menggelar kajian menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Miftahul Ulum, meyakini banyak izin pertambangan di Jawa Timur yang dikeluarkan tanpa melalui hasil kajian yang matang.
“Kami rekomendasikan kepada Gubernur, sementara ini semua aktivitas tambang ditutup. Agar tidak terjadi kasus lain di luar Kabupaten Lumajang. Setelah ditutup, kemudian lakukan evaluasi dan kajian yang benar dan Jawa Timur menyiapkan anggaran untuk kajian. Karena saya yakin, semua proses aktivitas pertambangan di Jawa Timur tidak ada satupun yang atas dasar kajian,” kata Ulum saat menjenguk aktivis antitambang, Tosan di RS Syaiful Anwar Malang, Kamis (1/10) petang tadi.
Evaluasi dan kajian tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab dikhawatirkan hasilnya tidak obyekti. Evaluasi dan kajian harus dilakukan oleh tim independen agar hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. “Gubernur harus berani karena punya kewenangan,” ucap Ulum.
Terkait kasus pengeroyokan yang dialami aktivis antitambang Lumajang yang menyebabkan Salim alias Kancil tewas dan Tosan luka parah, Ulum bakal mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) di DPRD Jawa Timur. Agar penyelesaian kasus ini bisa tuntas, tak hanya masalah kriminal pengeroyokan aktivis antitambang.
“Kami ingin kasus ini diusut tuntas, tidak hanya masalah kriminalnya. Tapi juga mengenai isu tambang dan lingkungannya harus diselesaikan secara tuntas,” tandas Ulum.
Sebelumnya, dua warga Desa Selok Awar-awar, Lumajang menjadi korban penculikan dan penganiayaan preman. Satu orang bernama Salim Kancil tewas mengenaskan dan satu luka kritis. Dua warga itu selama ini getol menolak kegiatan penambangan pasir di desanya. Diduga penganiayaan itu terkait dengan kegiatan penambangan pasir di daerah itu. Kepolisian telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka.
Editor: Rony Sitanggang
