KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi siap menyerahkan usulan revisi UU KPK versi KPK.
Ketua KPK, Taufiqurahman Ruki, mengatakan lembaganya sudah lama memiliki usulan perbaikan tersebut. Pihaknya saat ini menunggu pemerintah atau DPR meminta pandangan KPK itu. Sebab KPK tidak mungkin mengusulkan revisi sementara KPK adalah pelaksana UU tersebut.
"Kalau kami harus secara aktif membicarakan (usulan) ini ke sana ke mari, tentu menjadi tidak elok," ujar Ruki dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/10/2015) sore.
"Tapi kami akan aktif memberi masukan kepada pemerintah. Kalau DPR menghendaki, akan kami kirimkan usulan kami juga," imbuhnya.
Ruki menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Sebelumnya, KPK menolak mentah-mentah seluruh usulan dalam revisi UU KPK. Lembaga antirasuah itu menilai seluruh perubahan tersebut akan memotong kewenangan KPK dan mengebiri pemberantasan korupsi. KPK menolak 6 poin revisi di antaranya masa tugas KPK 12 tahun, dan batas kasus yang diselidiki bernilai minimal 50 miliar Rupiah.
Editor: Rony Sitanggang
