KBR, Jakarta - LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Jaksa Agung Prasetyo sudah sepatutnya diganti. Peneliti ICW, Febri Hendri mengatakan tak ada yang istimewa dari kinerja Kejaksaan Agung selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya dalam penanganan perkara korupsi. Apalagi, kata dia, selama ini Kejagung tidak transparan dan sarat kepentingan politik. Semisal kasus Bansos di Sumut yang melibatkan bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Oleh karena itu, Febri mendesak presiden untuk memilih Jaksa Agung yang baru bukan kader partai politik.
"Kasus Bansos ini, ada tersangka yang menyatakan mantan Gubernur Sumatera Utara sudah disebutkan sebagai tersangka ketika di dalam surat pemanggilan saksi. Kemudian, status tersangka itu berubah setelah ada pertemuan dengan politisi. Ini yang menurut kami titik masalahnya, titik rawannya. Jika tidak diumumkan ke publik, maka akan jadi bancakan." Tegas Febri kepada KBR, Selasa (20/10).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mereshuffle kabinet jilid II dalam waktu dekat. Salah satu nama yang mencuat akan diganti adalah Jaksa Agung HM Prasetyo, kader partai Nasdem.
Prasetyo diduga terlibat bersamaan dengan ditetapkannya Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pada sidang kasus bansos, 17 September lalu. Sidang tersebut membeberkan pembicaraan antara Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.
Pembicaraan tersebut mengungkap keinginan Gator agar kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung. Alasannya kejaksaan dipimpin kader Partai Nasdem.
Mustafa mengungkapkan bahwa Gatot ingin agar kasus dugaan terjadinya bansos yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena Adhiyaksa sedang dipimpin oleh Prasetyo, mantan kader Partai Nasdem.
Editor: Rony Sitanggang
