KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar rapat pleno pada Senin (7/9) pagi untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Junimart Girsang mengatakan Mahkamah tidak memerlukan aduan dari anggota dewan dan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika tersebut.
Junimart mengatakan pleno akan memutuskan apakah ada pelanggaran dalam kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke acara bakal calon presiden Amerika Donald Trump tersebut.
"Kalau kita bicara sanksi tentu ada tiga kategori sanksi, ringan, sedang dan berat. Yang jadi pertanyaan apakah pertemuan Setya Novanto yang katanya sebagai Ketua DPR ke sana itu dalam program protokoler atau masuk program acara. Kalau masuk ya tentu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau itu tidak masuk dalam protokoler, tentu ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan tentu menyangkut anggaran juga. Kalau sudah menyangkut anggaran urusannya jadi lain," kata Junimart Girsang kepada KBR, Minggu (6/9/2015).
Wakil Ketua Kehormatan Dewan DPR Junimart Girsang menambahkan, Majelis Kehormatan Dewan juga akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran protokoler dan anggaran yang dilakukan oleh rombongan pimpinan DPR ke Amerika.
Sebelumnya, dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika, Donald Trump memperkenalkan Ketua DPR Setya Novanto di hadapan media. Dalam acara itu juga hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dipertanyakan publik di Indonesia karena sebagai pejabat negara dianggap tidak etis menghadiri acara kepentingan politik yang sedang berebut kekuasaan di negara lain.
Sementara itu sekitar 20-an anggota DPR juga berencana melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Editor: Agus Luqman
