KBR, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak parlemen dan pemerintah membatalkan penaikan anggaran tunjangan anggota dewan. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, penaikan tunjangan DPR akan melukai masyarakat di tengah krisis ekonomi. Karena kata dia, kinerja DPR saat ini minim prestasi sehingga penaikan itu harus dibatalkan.
"Pada saat mereka sendiri gagal membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dan berkinerja, jadi untuk apa negara membuang duit kalau duit itu kita tahu pasti jika sejak awal akan sia-sia? Juga disesalkan langkah menteri keuangan untuk mendukung. Akan sangat mudah untuk disebut permainan atau kerjasama yang tidak sehat antara pemerintah dan DPR ketika hal-hal seperti ini begitu saja didukung oleh menteri keuangan tanpa kemudian melihat efektivitas dan efisiennya," jelas Peneliti Formappi Lucius Karus kepada KBR, Kamis (17/9/2015).
Peneliti Formappi Lucius Karus juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait restu dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai kenaikan anggaran tunjangan dewan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku telah menyetujui sebagian usulan penaikan tunjangan dari total keseluruhan yang diajukan oleh anggota dewan melalui BURT. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan, kenaikan tunjangan dewan akan mulai diterima bulan depan.
Editor: Rony Sitanggang
