KBR, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak antusias dengan diluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang akan dirilis hari ini. Ini lantaran paket kebijkan ekonomi pertama yang sudah diluncurkan awal September lalu saja belum dieksekusi.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, puluhan aturan yang disederhanakan dan dipangkas dalam paket kebijakan pertama tak berjalan mulus di lapangan. Salah satu faktornya, karena eselon 1 dan 2 dari sejumlah kementerian belum sepakat dengan penyederhaan izin.
“Kalau itu bisa dieksekusi tentunya bisa memberi pengaruh. Kebijakan tersebut semua positif, hanya sekarang eksekusinya mau berapa lama? Ini yang jadi masalah,” kata Hariyadi selepas bertemu presiden bersama seluruh pimpinan Apindo, Selasa (29/9/2015).
“Lalu juga pemangkasan jumlah regulasi yang tumpang tindih. Ini kan kalau bisa segera dilaksanakan itu bisa cepat. Tapi kembali lagi di ego masing-masing kementerian kan ada nih. Ini juga yang jadi masalah. Yang satu mau motong, yang satu gak mau,” kata Hariyadi di Kantor Presiden.
Hariyadi menambahkan, eksekusi yang ditunggu di antaranya adalah penurunan harga gas dan pemindahan mold di kawasan berikat. Selain itu Apindo menilai target pemangkasan waktu proses bongkar muat peti kemas (dwelling time) di pelabuhan masih lamban.
Sebelumnya dalam paket kebijakan pertama, presiden dalam salah satu aturannya memutuskan untuk memangkas proses pemeriksaan fisik barang ekspor dan impor. Misalnya jika barang sudah dicek oleh bea cukai Kementerian Keuangan, maka tidak perlu lagi dicek di pos Kementerian Perdagangan. Namun, kata Hariyadi, aturan itu belum berjalan. Kemungkinan karena para eselon 1 dan 2 dari masing-masing kementerian belum sepakat.
Editor: Rony Sitanggang
