KBR, Jakarta - Lembaga demokrasi Setara Institute memprediksi Mahkamah Konstitusi bakal kewalahan menghadapi gugatan sengketa pemilihan kepala daerah 2015. Hal itu dikarenakan waktu pelaksanaan pilkada yang pendek dan ada ratusan pilkada dilakukan serentak.
Pilkada serentak pada Desember 2015 akan digelar di 9 provinsi dan 260 kabupaten kota.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan MK harus segera memikirkan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada dengan waktu yang ringkas namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang juga menjadi persoalan bagi kita adalah nanti kewenangan MK dalam mengatasi sengketa pilkada yang akan muncul nantinya. Dengan waktu yang terbatas dan komposisi personil di Mahkamah Konstitusi, kami khawatir terhadap keputusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, kemudian keputusan itu tidak memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pengugat," jelas Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada KBR, Jakarta, Selasa (18/8).
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, untuk mempercepat penyelesaian sengketa pilkada, MK perlu membuat tim khusus untuk menyeleksi gugatan agar hanya kasus sengketa Pilkada yang memenuhi kriteria yang bisa disidangkan.
Selain itu, MK juga didorong untuk menambah personil berupa ahli hukum tata negara untuk memperkuat dan mempercepat penyelesaian sengketa pilkada.
Sebetulnya, Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah terbaru Nomor 1/2015 pasal 157 ayat (1) mengatur, penanganan perkara sengketa hasil pilkada dilakukan oleh badan peradilan khusus. Namun, karena badan peradilan khusus belum dibentuk, sesuai dengan pasal 157 ayat (3) sengketa pilkada ditangani Mahkamah Konstitusi.
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus," demikian bunyi pasal 157 ayat (3).
Editor: Agus Luqman
