KBR, Jakarta- Aktivis kemerdekaan Papua dan Papua Barat tidak akan menghiraukan Maklumat dari Kapolda Papua. Menurut Anggota Tim Kerja Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, surat edaran yang terbit t 1 Juli 2016 itu berisi larangan aksi dan penutupan akses izin dari kepolisian kepada kelompok pendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat.
Kata Markus, pelarangan itu akan menambahkan simpati bagi perjuangan kemerdekaan Papua.
"Ya Kapolda Papua baru keluarkan surat edaran untuk membatasi aksi-aksi di Papua. Itu biasa saja tidak akan berpengaruh," ujar Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk kepada KBR, Selasa (5/7/2016)
Markus melanjutkan, "Kemarin dikeluarkan, 1 Juli dia keluarkan edaran yang membatasi untuk tidak lakukan aksi demo dan seterusnya untuk pendukung ULWP, KNPB, Negara Federasi Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation. Dia sebutkan untuk tidak memberikan akses dalam melakukan aksi-aksi."
Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk menambahkan akan melakukan aksi pada 14 Juli mendatang untuk menyambut keputusan hasil sidang MSG terkait keanggotaan ULMWP di MSG yang kemarin bersidang di Fiji.
"Juli tanggal 14 ada keputusan di summit Solomon Island, kita berharap ULMWP diterima sebagai member," ujarnya.
