KBR, Surabaya- Wahana Lingkungan Hidup, Walhi Jawa Timur berencana melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur kepada Komisi Yudisial. Kata Direktur Walhi Jawa Timur Rere Christanto Majelis hakim pelaporan dilakukan atas perilakunya yang diduga bermain dalam kasus pembunuhan aktivis antitambang, Salim Kancil.
Laporan dilakukan setelah majelis hakim menunda vonis dengan tersangka Kepala Desa Non Aktif Selok Awar Awar Hariyono dan Ketua LMDH Madasir alias Abdul Holik. Keduanya dituntut hukuman seumur hidup.
Keduanya merupakan otak pembunuhan yang menghilangkan nyawa Kancil dan menyebabkan Tosan mengalami luka berat. Walhi menemukan sejumlah kejanggalan, utamanya saat penuntutan ditunda tiga kali. Padahal prinsip hukum dilakukan secara cepat dan biaya murah.
"Intinya kami akan tetap kawal. Ada indikasi kejanggalan ini akan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Indikasinya sidang berlarut, saksi tak kompeten, tak bisa memverifikasi dan menguatkan bukti yang ada," urai Direktur Wahana Lingkungan Hidup, Walhi Jawa Timur Rere Christanto, Kamis (16/06).
Rere menambahkan selama proses persidangan, jaksa gagal mengungkap mafia tambang. Serta menelusuri aliran dana yang diperoleh dari penambangan ilegal. Lantaran sejumlah pejabat, politisi dan aparat penegak hukum turut mendapat setoran uang hasil penambangan
Salim Kancil, petani asal Lumajang Jawa Timur,
dibunuh secara keji dan terencana pada 26 September tahun lalu. Salim
Kancil dibunuh karena menolak kehadiran tambang pasir besi di desanya.
Editor: Rony Sitanggang
