KBR, Jakarta - Ketua Panitia Simposium Tragedi 1965 Agus Widjojo memastikan, hasil rekomendasi simposium tandingan tak akan disatukan dengan hasil rekomendasi simposium yang dipimpinnya. Kata dia, rekomendasi itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
"Itu terserah kepada pemerintah sepenuhnya hasil simposium rekomendasi ini adalah milik pemerintah. Dan pemerintahlah yang akan meramu untuk bisa dirumuskan dalam sebuah sinergi untuk menjadi sebuah kebijakan." Kata Agus Widjojo saat menghadiri simposium tandingan di Balai Kartini Jakarta, Rabu (01/05/2016).
Kata dia, antara panitia simposium 1965 dan simposium "anti-PKI" tak ada koordinasi untuk menyatukan hasil rekomendasi itu. Kewenangan untuk menyatukan ada di pemerintah dalam hal ini Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
"Nantinya kan dipertimbangkan, jadi satu oleh pemerintah. Saya perkirakan antara panitia Balai Kartini dengan panitia Aryaduta itu tidak akan disatukan. Dia diserahkan kepada pemerintah untuk rekomendasi," imbuhnya.
Saat hadir di simposium "anti-PKI," Gubernur Lemhannas itu sempat dituding-tuding oleh salah satu peserta di belakangnya. Ini lantaran, simposium yang diketuainya diklaim terlalu berpihak kepada PKI. Padahal Agus adalah anak pahlawan revolusi Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo yang menjadi korban peristiwa G30S. Kata Agus, Simposium 1965 tersebut lebih berfokus terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mangkrak selama bertahun-tahun.
Simposium bertajuk “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain” itu dihadiri oleh para pensiunan jenderal TNI dan juga organisasi masyarakat anti-PKI. Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab turut menjadi pembicara dalam acara tersebut.
