KBR, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai rencana pembangunan smelter PT Freeport di kawasan Poumako bakal melanggar UU No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Edo Rakhman mengatakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove harus dilindungi. Kecuali untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan konservasi.
“Tidak henti-hentinya PT Freeport Indonesia membuat masalah, khususnya di tanah Papua. Belum selesai masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Kini mau buat masalah baru lagi di sektor hilir dengan merencanakan pembangunan smelter di wilayah pesisir yang seharusnya steril dari aktivitas ekstraktif,“ kata Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Edo Rakhman dalam konferensi pers di kantor KontraS.
Karena itu, tambah Edo, masuk akal jika masyarakat adat Kamoro menolak rencana pembangunan smelter yang hanya akan menghancurkan ekosistem lingkungan.
Walhi mendukung pembangunan smelter, namun tidak dengan melanggar dan mengabaikan apa yang menjadi hak masyarakat di sekitar kawasan yang akan dibangun.
Editor: Agus Luqman
