KBR, Jakarta – Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak melibatkan TNI bekerja dalam kementerian/lembaga yang tak berurusan dengan militer. Misalnya menjaga penjara dan bandara.
Hal ini disampaikan Salim saat makan siang bersama Jokowi dan sejumlah tokoh senior di Istana hari ini, Kamis (4/6/2015). Kata Salim, jika TNI diizinkan untuk memegang tugas di lembaga sipil, itu akan menjadi langkah TNI masuk ke dunia politik. Padahal reformasi pada 1998 malah berjuang untuk memisahkan TNI dari dunia politik.
“Menteri-menterinya jangan menggoda-goda tentara mengerjakan pekerjaan sipil. Implikasinya kalau dia (TNI) ditaruh di sana, you mendidik tentara mengerjakan pekerjaan sipil. Akibatnya apa? Kalau lama-lama tentara kayak bilang: “Ah sipil, itu urusan sipil gampang, saya bisa kerjain”. Nah itu langkah mereka masuk ke dalam politik. Karena dia lihat sipilnya gak becus,” kata Salim di Kompleks Istana Kepresidenan.
Salim menambahkan, permintaan kementerian/lembaga yang ingin melibatkan TNI adalah bentuk ketidakmampuan lembaga tersebut. Namun kata Salim dalam pertemuan hari ini, Jokowi merespon positif dan akan mempertimbangkan saran tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet
Andi Widjajanto mengatakan, ada permintaan dari sejumlah kementerian/lembaga
untuk melibatkan TNI dalam melaksanakan tugas kementeriannya. Permintaan ini
antara lain datang dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM.
Kata Andi, selama ini penempatan prajurit di luar struktur TNI hanya terbatas
di 10 lembaga. Diantaranya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,
Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional. Namun Andi menegaskan bahwa
pihaknya masih melakukan kajian dan menunggu arahan presiden sesuai aturan yang
berlaku.
Editor: Citra Dyah Prastuti
