Sutiyoso Tak Kompeten Kendalikan BIN

KBR, Jakarta - Pengamat Intelijen, Rizal Darmasaputra menilai Presiden Jokowi tidak profesional dalam pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara. Jokowi sebelumnya merekomendasikan Ketua Umum PKPI, Sutiyoso kepada DPR untuk menggantikan Marciano Norman. Menurut dia, seharusnya Presiden memilih Kepala BIN yang tidak terlibat politik praktis. Jangan sampai penempatan Sutiyoso ini dilakukan hanya karena untuk mengamankan kepentingan rezim.

"Keterlibatan politik yang dalam ini akan jadi sumir antara tugas intelijen mengamankan negara dengan mengamankan rezim Jokowi-JK," ujar Rizal dalam KBR Pagi, Kamis, 11 Juni 2015.

Apalagi, Sutiyoso diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan militer, seperti tragedi 27 Juli (Kudatuli) dan Balibo yang menewaskan wartawan asal Australia di Timor Timur. Inilah yang menurut dia bakal jadi hambatan pemerintahan Jokowi.

"Kepala BIN ini bukan pejabat setingkat menteri yang hanya mengurusi administrasi negara secara domestik. Tetapi dia harus mampu sebagai seorang diplomat. Bagaimana membangunan atau relasi yang baik dengan negara-negara sahabat," ujar Rizal.

Rizal Darmasaputra menambahkan, Indonesia membutuhkan Kepala BIN yang tidak hanya mengerti persoalan intelijen teknis, seperti militer. Dia menilai, Sutiyoso hanya menguasai intelijen militer yang hanya kuat dalam bidang spesifik dan teknis. "Intelijen militer itu teknis. Menyangkut bagaimaa melumpuhkan, pengumpulan informasi, pemetaan terhadap potensi kekuatan dan kelemahan militer lawan. Sedangan spektrum pengamatan BIN sangat luas dan strategis," jelasnya.

Kepala BIN mendatang harus bisa mengidentifikasi potensi konflik yang disebabkan kegiatan politik, ekonomi yang terus anjlok, hubungan internasional yang naik-turun, juga serangan cyber terhadap Indonesia. "Dari regional, kita juga menghadapi persoalan meningkatnya potensi konflik di Laut Cina Selatan. Kita harus memiliki informasi yang cukup mendalam, yang up-date. Apa saja pergerakan militer, juga diplomasi negara yang mengklaim," ujarnya.

Menurut dia, Jokowi butuh Kepala BIN yang fleksibel yang bisa diterima berbagai pihak, baik dalam negeri, regional maupun internasional. Inilah yang tidak dimiliki bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut.