KBR, Jakarta- Komnas Perempuan mengaku telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri soal penerapan jam malam bagi perempuan di Aceh. Anggota Komnas Perempuan, Irawati Harsono mengatakan, lembaganya minta Kemendagri mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang diskriminatif seperti yang diberlakukan di Aceh. Menurut Irawati, dalih Pemkot Banca Aceh melindungi perempuan justru adalah bentuk diskriminasi.
"Dalihnya semua sama. Perempuan itu tiang negara, perempuan itu harus dilindungi, atau apalah. Yang jelas peraturan itu tidak memebrikan kami ruang dan kebebasan atas sesuatu yang kami perbuat," kata Irawati Harsono kepada KBR, Minggu (7/6/2015).
Sebelumnya, Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal memberlakukan jam malam bagi perempuan di sana. Dalam instruksinya, perempuan tidak boleh keluar rumah di atas pukul 23.00. Peraturan itu kata dia sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, karena dengan demikian, perusahaan tidak boleh mempekerjakan perempuan hingga di atas pukul 23.00.
Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengklaim aturan jam malam bagi perempuan telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Sehingga ia menilai, peraturan tersebut tidak perlu dikhawatirkan, apalagi sampai menghujat melalui media sosial. Menurutnya, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan, perlindungan bagi pekerja perempuan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal pelecehan seksual terhadap kaum hawa di sana.
"Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yang dilindungi memang perempuan. Karena mau ngapain lagi kalau sudah lewat tengah malam? Tengah malam itu kan waktu untuk beristirahat. Laki-laki juga sebaiknya begitu. Tapi yang dikhawatirkan adanya tindakan pelecehan terhadap pekerja perempuan. Jadi itu secara nasional hal itu memang sudah diatur," katanya saat diwawancara KBR, Minggu (7/6).
Editor: Malika
