KBR, Surabaya- Katib Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Syafruddin Syarif mengatakan, sesuai hasil 'bahtsul masail' para kiyai sepuh, maka gerakan Aksi 22 Mei yang bertujuan menolak hasil Pemilu 2019, diharamkan. Alasannya, tindakan itu membawa mudharat bagi masyarakat.
Tindakan itu tidak dibenarkan, kata Syafruddin, karena melanggar hukum syariah.
"Bolehkah menolak hasil Pemilu, melakukan provokasi revolusi dan tindakan inkonstitusional? Jawabnya tidak diperbolehkan karena dampaknya berseberangan dengan syariah," katanya kepada KBR pada Senin (20/5).
Menurut Syafruddin, Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan lembaga resmi pemerintahan, yang diamanatkan memilih pemimpin. Karena itu, apabila ada tindakan untuk mendelegitimasi dan memprovokasi, maka hal itu tidak dibenarkan oleh hukum fiqih.
PWNU Jawa Timur menyerukan masyarakat untuk menahan diri, dan tidak terprovokasi gerakan menolak hasil Pemilu dengan cara-cara inkonstitusional.
Editor: Fadli Gaper
