KBR, Jakarta - Persekutuan-persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi upaya pelurusan sejarah terkait dengan peristiwa 65.
Surat bertanggal 24 Mei itu, kata Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom, dikirim atas keprihatinan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kapolri Badrodin Haiti yang membatasi pelajar mengkaji soal komunisme, marxisme, dan banyaknya pembubaran diskusi soal peristiwa 65. Pasalnya menurut Gomar kedua peristiwa tersebut seolah mengembalikan Indonesia ke zaman orde Baru.
"Kalau kita tidak setuju, dan itu boleh saja, kita bisa terbitkan buku atau penjelasan argumentatif yang rasional. Itu isi surat kita. Yang kedua, kita juga meminta presiden untuk tidak membiarkan aparatnya menghidupkan kembali isu-isu bahaya laten PKI. Masyarakat juga tahu kok, itu bahaya laten apa. Di dunia sekarang komunisme runtuh. Indonesia, PKI selama ini anak-anaknya aja susah, untuk bertahan hidup saja mereka sulit kok dibilang bahaya laten sih," ujar Gomar (29/5/2016).
Sementara terkait simposium tragedi 1965, Gomar meminta pemerintah agar merehabilitasi para korban supaya mendapat keadilan dengan pemulihan nama baik serta pemulihan ekonomi.
Bekas Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein memastikan simposium tandingan yang digerakkan oleh purnawirawan TNI mendapatkan dukungan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Sehingga, penyelenggaran simposium tandingan soal tragedi 1965 tidak memerlukan izin dari kepolisian atau pemerintah.
"Tidak perlu izin,hari ini memangnya masih pakai izin. Simposium kemarin saja tidak perlu izin. Apalagi ini yang menyelenggarakan pensiunan TNI. Apalagi Menteri Pertahanan juga mendukung simposium ini," jelasnya pada Kamis (26/5/2016).
Kivlan menambahkan, simposium tandingan yang akan dilakukan 1-3 Juni di Balai Kartini tersebut menjelaskan kepada masyarakat soal tragedi 1965. Karena menurutnya, dalam simposium nasional 1965 yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya mengakomodir informasi dari orang yang dianggap keluarga PKI dan pendukungnya.
Editor: Sasmito Madrim
