Selain Menteri Ekonomi, PU pun Perlu Dievaluasi

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kinerja menteri di luar menteri bidang ekonomi terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I pertumbuhan yang mencapai angka pertumbuhan 4,7 persen. Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, perlambatan perekonomian dipengaruhi juga pembangunan infrastruktur yang masih terkendala dan jadi kewenangan Menteri Pekerjaan Umum. Perlambatan pertumbuhan dipengaruhi stabilitas hukum dan politik.

“Jadi keterlambatan penyerapan anggaran misalnya, kan ini bukan salahnya menteri-menteri ekonomi. Tapi bagaimana mungkin sudah sampai dua bulan, hanya persoalan nomenklatur ini menghambat penyerapan anggaran, “kata Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Menurut Enny, yang terjadi pada Triwulan I bukan sekedar penurunan kinerja ekonomi saja,tetapi kualitas pertumbuhan juga merosot. Ini ditandai dengan hanya sektor jasa saja yang tumbuh. Padahal dalam Nawacita, Presiden Jokowi sudah menetapkan agar fokus pada sektor riil yakni sektor yang menghasilkan barang. Karena sektor yang menghasilkan barang akan menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesinambungan pertumbuhan ekonomi ke depan yang targetnya 7 persen.