KBR, Jakarta– Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi melibatkan pimpinan KPK
sebelum menetapkan nama-nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK.
Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, Julius Ibrani mengatakan, presiden
harus menanyakan aspek apa saja yang kurang dari para pimpinan KPK saat
ini. Sehingga komposisi anggota Pansel nantinya mampu menyisir calon
pimpinan yang dibutuhkan KPK.
“Pertimbangan melibatkan siapanya baik itu psikolog baik itu ahli manajemen. Karena KPK juga butuh pimpinan yang betul-betul memahami manajemen kelembagaan kaitannya dengan prosedur teknis, administasi serta kode etik. Nah ini juga harus ditanyakan kepada KPK, internal," kata Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, Julius Ibrani kepada KBR.
Selain perlunya menanyakan kondisi internal KPK saat ini, Julius
menambahkan, Presiden Jokowi juga perlu menetapkan kriteria calon
anggota Pansel. Masyarakat Sipil meminta agar anggota Pansel jujur,
tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, dan tidak pernah
berhubungan secara langsung dengan koruptor, semisal sempat menjadi
pengacaranya.
Editor: Dimas Rizky
