KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyetujui perpanjangan moratorium hutan.
Perpanjangan tersebut dinilai perlu dilakukan karena masih banyaknya usulan perubahan penguatan di berbagai sektor. Dalam siaran pers yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, usulan perubahan akan dibahas dengan berbagai lintas kementerian dan para pengusul perubahan. Beberapa lembaga tersebut di antara LSM lingkungan Walhi, Sawit Watch, Kemitraan dan World Resources Institute (WRI).
Keterangan ini diperoleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya setelah menghadap Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (13/5/2015).
Perpanjangan moratorium hutan merupakan salah satu upaya pemerintah sesuai dengan komitmen untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan. Perpanjangan moratorium juga dapat membuat penurunan emisi karbon menjadi 26% pada 2020 mendatang. Inpres Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut berakhir hari ini.
