KBR,
Jakarta - Konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar akan terus
berkepanjangan meski ada upaya islah. Menurut Peneliti senior
Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, upaya islah yang
dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya bersifat sementara untuk
mengikuti pemilu kepala daerah.
"Oleh karena itu pilihannya bagi Golkar kelihatannya hanya islah sementara. Akan tetapi format islah seperti apa, itu yang agak membingungkan karena kalau tujuannya menyelamatkan Golkar untuk ikut Pilkada tentu ini kan menyangkut soal legalitas," jelas Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada KBR, Sabtu (30/5/2015).
Namun proses islah itu sendiri
akan ada tarik ulur karena hanya satu keputusan DPP yang diakui KPU, apakah hasil munas Bali atau Ancol.
"Versi mana yang berhak mengikuti pilkada, kan
tidak bisa dua-duanya, pasti satu. SK DPP itukan satu tidak mungkin dua
versi Munas Bali dan Ancol, sama-sama sah, tidak mungkin itu. DPP mana
yang diakui KPU," tambahnya.
Peneliti
senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai,
petinggi Golkar seharusnya malu berkonflik untuk ikut pilkada. Padahal
kata dia, Partai Golkar adalah partai yang dulu menyuarakan pemilihan
kepada daerah melalui DPRD. Namun kini, partai beringin itu ingin ikut
bermain dalam pilkada serentak.
Editor: Quinawaty Pasaribu
