Human Rights Watch: Kebijakan Tes Keperawanan TNI Pelecehan

KBR, Jakarta- Aktivis Human Rights Watch, Andreas Harsono menilai kebijakan tes keperawanan yang diberlakukan Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai tindakan diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Dia mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan tersebut.

"Kami menilai tes dua jari ini diskriminatif juga kejam juga merendahkan perempuan. Tentu posisi kami sama dengan komnas perempuan kami anggap tes ini tidak saintifik, ini harus dihentikan," kata Andreas ketika dihubungi KBR, Kamis (14/5).

Kata Andreas, Menteri Kesehatan bisa mengeluarkan surat pernyataan tes keperawanan dengan dua jari tiu tak ilmiah. Lantaran, kata dia, Badan Kesehatan Global atau WHO telah melarang tes tersebut sejak lama.

Berdasar temuan HRW, TNI menerapkan tes keperawanan bagi calon prajurit perempuannya. Sementara pihak TNI membenarkan pemberlakuan tes tersebut.

Editor: Dimas Rizky