KBR, Jakarta- Pengusaha jasa transportasi berbasis daring menolak penyamaan tarif dengan taksi konvesional. Menurut Sekretaris Jenderal Koperasi Trans Usaha Bersama (Uber) Musa Emyus, pemerintah tidak bisa mengatur soal tarif transportasi online.
Musa beralasan koperasi Uber sudah memiliki perhitungan tarif tersendiri. Tarif akan berubah-ubah sesuai dengan waktu dan kondisi yang disesuaikan dengan permintaan konsumen,
"Kalau saya tidak begitu setuju kalau soal tarif. Kita kan tarifnya sudah mengikuti pasar, misalnya di suatu daerah penumpang banyak, tetapi tidak ada ketersediaan kendaraan maka si pengemudi untuk menuju ke tempat tersebut membutuhkan effort dan energi yang cukup besar serta biaya. Makanya harganya bisa naik, harga itu fluktuatif mengikuti permintaan dan penawaran. Kita kan ada harga ramai, jadi tidak bisa tarif dipatok secara baku," jelas Musa Emyus, Sekretaris Jenderal Koperasi Trans Usaha Bersama (Uber) kepada KBR, Jumat (22/4/2016)
Musa Emyus menambahkan, dalam draf Peraturan Menteri yang akan diberlakukan, dia mendapatkan informasi tidak ada pengaturan soal tarif.
"Angkutan umum sewa dalam UU No.22 tahun 2009 diejawantahkan dalam Permen 32 tahun 2016 yang akan diberlakukan sebulan lagi itu tidak diatur tarifnya karena itu merupakan angkutan sewa yang mengunakan aplikasi online," tambahnya.
Kata Musa dalam rapat antara pengusaha transportasi online dan Kementerian Perhubungan tidak dibahas mengenai penyamaan tarif taksi konvesional dengan transportasi online. Yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal keberadaan koperasi, adanya tempat perawatan, STNK atas nama koperasi dan juga SIM umum bagi pengemudinya.
