KBR, Jakarta- Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengabaikan pengungkapan kebenaran dalam kasus HAM 1965-1966. Dalam pidato penutupan simposium tragedi 1965 hari ini, Selasa (04/19), dia menyingung langkah pemerintah yang akan merehabilitasi umum korban HAM.
"Dalam konteks mengembalikan hak sipil dan hak-hak warga negara sepenuhnya, tanpa stigma dan diskriminasi. Sesuai dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung, DPR RI dan Komnas HAM," ujarnya dalam acara itu.
Selanjutnya dia menyerahkan hasil simposium ini kepada tim perumus untuk merumuskan rekomendasi yang akan diteruskan kepada presiden. "Saya berharap simposium ini sebagai langkah awal bagi sebuah jalan penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan," begitu harapnya.
Baca juga:
Asvi: Luhut Tak Perlu Minta Maaf, Hanya Presiden Jokowi!
Simposium Tragedi 1965, JK: Pemerintah Tak akan Minta Maaf
Dalam pidato penutup itu Sidarto juga menyebut tragedi 65 merupakan konflik horisontal. Meski begitu dia juga akui, adanya keterlibatan negara. Karena itu dia mengajak semua pihak, termasuk negara, untuk bersama menyelesaikan masalah ini.
"Ini menjadi refleksi bagaimana kelola
negara. Kita sadar sebagai bangsa ada pelanggaran tujuan bernegara yang
menyebabkan pelanggraan HAM yang sebabkan luka bangsa. tanggung jawab bangsa
juga untuk pulihkan luka itu," tutupnya.
Editor: Rony Sitanggang
