KBR, Jakarta– Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Dewan Penasihat Simposium Nasional Tragedi 1965 Sidharto Danusubroto menyatakan perlindungan negara untuk mengadakan simposium serupa di daerah akan berupa keputusan presiden (Kepres). Sidharto mengatakan, negara wajib melibatkan diri untuk melindungi warganya, termasuk saat mengadakan simposium tentang tragedi 1965.
“Saya harapkan supaya simposium semacam ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga dilakukan di daerah-daerah dengan dilindungi oleh negara. Negara harus hadir dalam perlindungan setiap warga. Itu konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Catat ya. Ini sudah merupakan rekomendari dari Mahkamah Agung, DPR, dan Komnas HAM. Ini dalam bentuk Kepres dari Presiden,” kata Sidharto di Hotel Aryaduta, Selasa (19/04/16).
Sidharto mengatakan, keterlibatan negara sudah diatur secara konstitusi untuk menjamin keamanan warga negaranya. Dia berujar, bentuk perlindungan negara untuk mengadakan simposium 1965 di daerah itu adalah salah satu rekomendasi yang dihasilkan simposium nasional tragedi 1965 hari ini. Selain itu, simposium juga menghasilkan rekomendasi berupa rehabilitasi umum untuk mengembalikan nama baik dan hak sipil korban atau keluarga korban, serta membangun rekonsiliasi secara nasional.
Selama dua hari sejak kemarin, digelar simposium nasional untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada tragedi 1965. Pada simposium itu, salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui jalur non-yudisial atau rehabilitasi. Jika menggunakan metode rehabilitasi, berarti pemerintah harus membersihkan nama korban yang selama ini dianggap terlibat dalam Tragedi 1965.
Editor: Rony Sitanggang
