KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia menjamin keamanan peserta acara simposium 1965 yang bakal digelar besok hingga hari selasa di Jakarta. Meski demikian kata Kepala Kepolisian Indonesia, Badrodin Haiti, pihaknya juga tidak bisa melarang kelompok masyarakat yang melakukan penolakan terhadap acara tersebut.
"Jadi begini itukan yang mengadakan pemerintah, tentu pemerintah memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Kan itu mencari solusi, nah sekarang siapa yang menginisiasi kalau bukan pemerintah. Jadi silahkan saja kalau mau menolak boleh saja tetapi jangan sampai melanggar hukum, kalau melanggar hukum saya tindak saya bilang," ujarnya kepada KBR saat dihubungi.
Badrodin menambahkan pihaknya juga menjamin kemanan peserta simposium terutama keluarga korban hingga kembali ke daerah masing-masing. Karena itu, ia meminta kepada korban agar melapor ke polisi jika menerima intimidasi.
"Ya dilaporkan saja, kan kita tidak bisa mengamankan masing-masing kalau mereka tidak melaporkan. Silahkan saja lapor kepada petugas kepolisian kalau mereka takut," Ujarnya.
Sementara terkait pembubaran acara serupa, ia menuturkan kerap mendapatkan fakta yang berbeda di lapangan dengan pemberitaan yang seolah-olah kepolisian membiarkan pembubaran acara. Padahal kata dia, penyelenggara kerap membubarkan diri sendiri meski sudah dijamin keamanan mereka oleh polisi.
"Misalnya yang di Pacet itu kemarin Kapoldanya datang, mereka mau rapat disitu, ada unjuk rasa dari FPI tapi masih jauh sudah dihadang oleh Polisi, bahkan Kapoldanya sudah menjamin silahkan laksanakan acara itu. Tetapi pemilik vilanya khawatir dia bubarkan seolah-olah Polisi tidak mau menjamin keamanan," tegasnya.
Sebelumnya, pertemuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan YPKP 65 demi menyatukan suara sebelum bicara di depan simposium batal. Gabungan ormas intoleran mendesak acara yang dituding menghidupkan paham komunis itu dibatalkan.
Editor: Sasmito Madrim
