KBR, Jakarta – Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Kerja ke Istana Negara, Senin, 4 April 2016. Ini dilakukan Jokowi sebelum berkunjung ke Maluku dan Papua. Beberapa menteri yang dipanggil adalah Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menkeu Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution yang ditemui usai pertemuan mengaku sampaikan dua agenda rapat kabinet Paripurna pada Kamis mendatang, 7 April 2016.
“Saya cuma melaporkan aja, melaporkan macam-macam. Kamis kan ada sidang kabinet paripurna. Saya melaporkan agenda Presiden dan Presiden sudah setuju. Sebetulnya kalian sudah tau apa itu, ease of doing business dan one map policy. One map policy itu yang dengan BIG itu untuk buat peta skala 1 banding 50 ribu untuk seluruh Indonesia,” kata Darmin di kantornya.
Darmin mengatakan, ease of doing business adalah survei yang digelar Bank Dunia untuk merangking kemudahan berusaha di negara berkembang. Saat ini, pemerintah terus berupaya mengerek peringkat Indonesia dari 109 menjadi 40 dari 189 negara.
Menurut Darmin, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan merevisi beberapa regulasi, seperti penghapusan batasan minimal modal dasar pendirian perseroan terbatas (PT) untuk usaha kecil, mikro dan menengah dari yang sebelumnya Rp 50 juta. Ada pula revisi tentang penataan dan pembinaan gudang dengan luas kurang dari 98 meter persegi, durasi mengurusnya cukup sehari.
Sementara mengenai one map policy, pemerintah ingin menerbitkan satu peta Indonesia dengan menugaskan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pasalnya, saat ini peta yang beredar tidak seragam. Selain itu, skala peta juga akan dipersempit dari yang sebelumnya 1 banding 250 ribu menjadi 1 banding 50 ribu.
Editor: Damar Fery Ardiyan
